Antara Golkar, Jatah 5 Kursi Menteri Kabinet Prabowo dan Airlangga Hartarto 

“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco. “Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Sebaiknya Setelah Pengumuman

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU.

"Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," katanya.

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet.

Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang," sambungnya.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi," lanjut Kamhar.(tribun network/frs/igm/dod)

Baca juga: Analisis Politik, Siapa Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran Menurut Dekan FEB UI

Baca juga: PREDIKSI 3 Pasangan Calon Maju Pilgub Jambi 2024, Analisis Politik Golkar Jadi Kuda Hitam