Ini Respon Bupati Tanjabbar Dituduh Pemufakatan Jahat dan Kadisbunak Lapor Balik ke Polda Jambi

“Atas dasar itulah maka kita melakukan laporan pengaduan ke Polda Jambi, kalau kita lihat dari media yang kita kumpulkan ada judulnya dikatakan bersekongkol dengan PT DAS, ada juga Bupati Tanjabbar dilaporkan ke KPK, oleh Ketua Kelompok Tani Imam Hasan,” ujarnya.

Dari kesemua muatan materi tersebut, Wendy menilai mengarah tindak pidana fitnah.

Namun dirinya melampirkan 3 pasal sekaligus untuk laporan pengaduan, supaya penyidik lebih mudah untuk menemukan peristiwa tindakan pidana di pasal mana yang paling mungkin untuk dibuktikan.

Diketahui, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Riduwan langsung mendatangi Mapolda Jambi didampingi kuasa hukum Wendhy SH, MH dan Kabag Hukum Setda Tanjabbar, Agus Sumantri untuk menerima SP3 terhadap pemeriksaan yang dilayangkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat terhadap aduan Desa Badang yang menyatakan bahwa dirinya diduga ada pemufakatan jahat terhadap perpanjangan HGU PT DAS.

Baca juga: Buntut Perilaku Kontroversial saat AS Roma vs Inter Milan, Inzaghi dan Acerbi Kena Denda

“Alhamdulillah kami sudah menerima dan melihat SP3 dan kami sekaligus melaporkan balik terhadap pengaduan yang dilayangkan ke kami, yang dilayangkan melalui pengacara Kuasa Hukum ibu Mike dan rekan-rekannya,” ujarnya.

Kata Kadis, hari ini dirinya melaporkan langsung pemberi kuasa Mike Siregar ke Polda Jambi yang menuduh dirinya melakukan pemufakatan jahat, dengan tegas ia menyampaikan bahwa hal demikian tidak benar.

“Ini sudah merugikan saya selaku Dinas Perkebunan dalam hal ini pencemaran nama baik, dan saya merasa malu dimata masyarakat, secara kedinasan orang tidak percaya lagi kepada saya, atau kurang kepercayaan terhadap Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat karena melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang,” ujarnya.

Selanjutnya, dia berharap kepada Polda Jambi dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap masyarakat Desa Badang yang telah memberikan kuasa hukum kepada Mike Siregar.

“Apa motifnya dan apa kaitannya sehingga kami dilayangkan pengaduan pemufakatan jahat, yang artinya kami ini tidak baik kalau dikategorikan melakukan pemufakatan jahat, padahal semua itu sudah diperiksa di Polda dan semuanya tidak benar tidak ada bukti terhadap apa yang dilaporkan,” ujarnya.

Selain itu dirinya juga berharap, mudahan-mudahan nantinya pihak pelapor dalam hal ini pemberi kuasa kepada Mike dapat diperiksa dan diminta klarifikasinya terhadap atensinya, terhadap keinginan yang melaporkan dirinya selaku Kepala Dinas Perkebunan, Bupati dan Asisten II yang mana sebagai terlapor saat itu, bahkan dirinya juga turut terperiksa.

“Dengan kita melaporkan balik, kita juga ingin mendapatkan informasi secara terang benderang, pada hari ini nantinya akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap mereka, apa motif nya dan apa keinginan mereka sehingga mereka melaporkan kami melakukan pemufakatan jahat,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Poktan Imam Hasan, Mike Siregar beri tanggapan soal laporannya ke Polda Jambi perihal dugaan tindakan pidana pemufakatan jahat di keluarkan surat perintah pemberhentian penyelidikan (SP3).

Mike menyebut, hingga saat ini sifatnya Dumas belum sampai laporan polisi, karena masih sebatas pengaduan masyarakat, dugaan terkait apa yang dilaporkan.

Berkaitan apa hasil tindakan pihak polisi yang sudah dilakukan, kalau memang polisi merasa tidak cukup bukti atas laporannya itu hak mereka meng-SP3 kan.

Kata Mike, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa prinsipal kelompok tani Imam Hasan baru sekali dipanggil dan belum seluruhnya.