Pengamat Nilai AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Upaya Presiden Jokowi Redam Kekuatan di Parlemen

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Turut hadir dalam pelantikan antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie, Menteri PAN/RB Azwar Anas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Budi Gunawan.

Selain itu Ketua Umum Gerinda yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator bidang Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Fadel Muhammad, Syarif Hasan, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Pengamat politik menilai masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Indonesia Maju (KIM) karena Presiden Jokowi membutuhkan Partai Demokrat di akhir masa jabatannya.

Baca juga: Bulog Kanwil Jambi Baru Serap 700 Ton Beras Premium dari Petani dari Target 6 Ribu Ton

Sehingga Jokowi dalam mengakhiri masa jabatannya dengan mulus atau soft landing.

Penilaian itu disampaikan Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic).

Menurutnya, Presiden Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Kata Khoirul Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Umam mengatakan, kehadiran Partai Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Terutama jika akhirnya PDI Perjuangan mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Pengamat politik, Adi Prayitno menganggap pelantikan AHY sebagai menteri menjadi hadiah lantaran memutuskan masuk ke dalam gerbong pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Sebelum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat diketahui berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB, hingga PKS untuk mengusung Anies Baswedan.