Anggota DPRD Jambi Ungkap Beberapa Perusahaan Tambang Tak Konsisten dan Komit dengan Aturan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi mengungkapkan beberapa perusahaan batubara di Jambi tidak konsisten dan komit dengan denan aturan yang telah disepakati bersama.

Elpisina mengatakan, pemerintah daerah Jamabi telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pengoperasian 'emas hitam' tersebut.

Namun, beberapa perusahaan kata dia, tidak komitmen dengan atuaran yang telah disepakati bersama.

Terbaru, beberapa opsi telah dilakukan Pemerintah terkait solusi angkutan barubara di Jambi.

Dalam rapat terakhir, diputuskan tiga skema dalam pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

Namu, Anggota DPRD Provinsi Jambi menilai permasalahan yang kerap terjadi ada Beberapa perusahaan yang tidak konsisten dengan kesepakatan.

Tiga opsi skema angkutan batubara menjadi pilihan Pemerintah Jambi saat ini.

Baca juga: Agar Solusi Tidak Kacau Dewan Minta Pemerintah Sanksi Tegas Oknum Perusahaan Batubara Bandel

Baca juga: Pengamat Soal AHY Masuk Kabinet: Jokowi Butuh Demokrat agar Dapat Selesaikan Jabatan dengan Mulus

Baca juga: Politikus Gerindra Sebut Pemilu 2024 Jauh Lebih Baik, Politisi PDIP: Paling Berengsek dalam Sejarah

Ketiga opsi diharapkan dapat mengatasi persoalan dampak negatif jika angkutan batubara kembali dibuka dan beroperasi di jalan nasional.

Secara umum tiga opsi yang dipilih oleh Pemerintah Jambi, dinilai Dewan sangat baik dan pas untuk saat ini.

Hanya saja apakah pihak perusahaan dapat komitmen menjalankan opsi yang ditawarkan Pemerintah yang sedikit berdampak pada jumlah produksi BB mereka.

Elpisina menuturkan, persoalan selama ini yang membuat semrawutnya angkutan batubara ini karena pihak perusahaan kerap tidak konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama.

“Beberapa perusahan tambang ini, Beberapa ya. Tidak semua, ada yang masih tidak komitmen."

"Ketika Gubernur sudah memberikan izin operasi dengan catatan membatasi jumlah armada ada beberapa perusahan yang tidak komit, itu permasalahan yang kerap terjadi selama ini, “ jelas Elpisina yang juga Putra Daerah asli Batanghari ini.

Setelah armada tersebut di stop sementara, pihak Perusahaan terkesan tidak peduli atau buang diri dan tidak mau tanggung jawab.

Perusahaan justru berdalih itu bukan urusan mereka.

Baca juga: Kronologi Saksi Prabowo-Gibran Dianiaya di Tapteng: Awalnya Kalah, Usai Hitung Ulang Jadi Menang