Umi Pipik Protes Banyak Kecurangan saat Pemilu 2024: PBW Sudah di Setting untuk Menang

Gini dahhh kalo dri awal nyapres dicekokin agamaa, susah berasa paling bener bgt dah tu pilihannnya palingg suci dimata Allah. Yampunn gue juga islam ga gini gini amat perasaan dah," timpal warganet yang lain.

"Kalo Allah ga menghendaki prabowo jadi presiden gaakan terpilih mik, tapi nyatanya prabowo terpilih kan? Berarti umik berprasanhka buruk sama Allah," kata warganet lain menimpali.

"Hilang kartika putri terbitlah umik pipik," sahut yang lain.

Baca juga: Umi Pipik Minta Ammar Zoni Jangan Gagal Jadi Orang Tua, Jika Nanti Bercerai dengan Irish Bella

Sebelumnya beberapa kecurangan Pilpres 2024 yang ditemukan Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin.

Menurut THN, kecurangan terjadi tak hanya saat pencoblosan dan penghitungan, namun juga terjadi sebelum dan sesaat sebelum pencoblosan.

ini disampaikan Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir.

"Jadi, kami dari THN AMIN sejak 1 hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu," ujarnya dalam dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif.

Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara Formulir C1-Hasil plano dengan data unggahan di website KPU.

Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan," imbuh Ari. Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa.

Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memenangkan paslon tertentu.

Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS.

Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT).

Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Ketujuh, manipulasi data DPT; delapan, upaya menghalangi saksi di TPS; terakhir praktik politik uang.

"Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," ujarnya. (*)

Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News