Peserta Pemilu Wajib Laporkan LPPDK, KPU: Kalau Tidak Lapor Bisa Disanksi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo melakukan rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu 2024.

Rapat koordinasi kali ini membahas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuadiyah menjelaskan bahwa LPPDK ini merupakan kewajiban peserta pemilu untuk dilaporkan.

"Kalau tidak dilaporkan nantinya bisa diberikan sanksi berupa pembatalan partai dan caleg," katanya, Kamis (9/2/2024).

KPU memberikan waktu pelaporan LPPDK tersebht selama 6 hari pasca pemilu nanti.

Atiul menegaskan bahwa laporan tersebut wajib untuk dilaksanakan peserta pemilu. 

"Untuk pelaporan dimulai tanggal 23 sampai 29 februari," ujarnya. 

Sementara Sekjen DPC PPP Kabupaten Tebo Rido Iskandar menyampaikan pihaknya siap untuk mematuhi aturan yang telah disusun selama tahapan pemilu berjalan.

"PPP Tebo, siap mengikuti ketentaun yang berlaku. Dan ini merupakan salah satu kewajiban," ujarnya.