Bincang dengan Anggota Ombudsman RI, Ungkap Masalah Sektor Pertanahan Hingga Perizinan

Sayap yang lain itu sayap pemeriksaan, kalau di bidang hukum itu namanya penindakan.

Dalam kerangka yang kedua ini, Ombudsman itu menerima pengaduan atau laporan masyarakat di dalam Ombudsman disebut map kuning karena laporan itu ditandai dengan map kuning.

Total secara nasional, interaksi kita dengan masyarakat itu sekitar 22 ribu per tahun.

Dengan laporan itu, artinya masyarakat sudah mengenal Ombudsman. Namun untuk konteks masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dari luas wilayahnya jumlah penduduknyanya dan tingkat perkembangan sektor publik kita. Bahwa angka itu masih terbilang kecil.

Dengan 22 ribu ini kita klasifikasi ada pengaduan dan sebagainya. Dan kalau klasifikasi masalah yang termasuk di Jambi itu satu pertanahan, kepolisian dan kepegawaian, kesehatan dan perizinan.

Kalau sudah seperti ini, memang karena ini pengaduan, kita coba urutkan masalahnya, kemudian penyelesaiannya itu tentu dengan instansi yang bersangkutan, kalau tadi soal pertanahan itu dengan BPN dan dengan pihak kepolisian untuk mencegah, tidak terjadi konflik sosial sisi keamanan maupun penegakan hukum dan sebagainya.

Tribun : Apa langkah selanjutnya yang dilakukan Ombudsman jika masyarakat mengurus perizinan yang tergolong lama?

Robert Na Endi Jaweng : saya sungguh berharap bahwa masyarakat Jambi jangan pernah mendiamkan. jangan pernah kemudian menganggap ya sudah ini nasib kita untuk menerima perlakuan seperti. Itu tidak boleh.

Anda harus paham tentang pelayanan publiknya dan kedua adalah sadar akan hak-haknya dan ketiga adalah berani melapor bahwa melapor itu keren dan mengadu itu hebat.

Baca juga: Cerita AgenBRILink di Pasar Kramat Jati: Berawal dari Counter Pulsa, Kini Tak Pernah Sepi Pengunjung

Baca juga: Hendak Berangkat Manggung, Biduan di Bangka Belitung Disiram Air Keras oleh Suami Siri

Baca juga: Dilamar Anggota TNI, ini Jawaban Ayu Ting Ting Soal Rencana Pernikahan