Gara-gara Pusat Kurang Memperhatikan, Unjuk Rasa Sopir Batu Bara di Jambi Berakhir Ricuh

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Unjuk rasa sopir batu bara yang berujung perusakan fasilitas negara di kantor Gubernur Jambi, merupakan bentuk kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Jambi.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kemas Alfarabi, Selasa (23/1).

"Sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian kepada Provinsi Jambi dengan penyediaan infrastruktur jalur kereta api dan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, sehingga keruwetan permasalahan angkutan batu bara di Jambi yang sudah menelan 150 korban jiwa ini teratasi," tuturnya.

Kemas Alfarabi mengatakan manfaat batu bara sebagai bahan utama menghasilkan berbagai produk gas, bahan bakar industri, hidrogen, solar dan PLTG dari sisi yuridis sudah ada aturannya. "Di UU nomor 4/2009, perda nomor 8/2009, UU nomor 3/2020, Kepmen ESDM nomor 301/2022 dan Perpres nomor 122/2022," ujarnya.

"Namun berbagai persoalan dari 8.600 angkutan jumlah kendaraan dari lebih 60 perusahaan tambang batu bara, yang mengakibatkan kerusakan pada 603 kilometer jalan nasional yang dilaluinya dan kerugian bagi masyarakat Jambi diprediksi selama 100 tahun ke depan kegiatan penambangan batu bara di Jambi tetap dilakukan solusinya," tuturnya.

Indonesia, kata Kemas, merupakan negara berkembang dan masih tergantung dengan ekspor sumber daya alam, khususnya pertambangan.

"Menurut data tahun 2022 jumlah ekspor batu bara sebesar 360 juta ton atau nilai produksi Rp705 triliun," jelasnya.

"Terutama sektor batu bara memberi devisa 60 persen dari keseluruhan sumber energi terbesar ke negara importir india, Cina, Jepang, Filipina dan Malaysia," ujarnya.

Postingan Gubernur

Hauling (pengangkutan) batu bara di Provinsi Jambi sudah menjadi persoalan menahun yang sulit diselesaikan. Aktivitas tersebut berdampak tidak baik bagi masyarakat luas, bahkan menimbulkan korban.

Dalam Instagram pribadinya, Gubernur Jambi, Al Haris menuliskan kalimat terkait penyelesaian hauling batu bara.

"Sebagai pemimpin, saya tidak pernah lari dari masalah. Justru tugas pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah, dan tidak ada pemimpin yang berniat menzalimi apalagi membunuh rakyatnya," tulis Al Haris pada Selasa (23/1).

Gubernur Al Haris juga mengatakan sumpah diucapkan saat dilantik di bawah kitab suci Alquran, semua yang diperbuat saat memimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

"Saya hanya ingin agar persoalan angkutan batu bara ini tuntas secara permanen, dan tidak banyak masyarakat yang menderita. Untuk apa ada sekelompok orang yang bahagia menikmati uang dari batu bara, sementara sangat banyak orang yang menderita, terganggu tujuannya, bahkan ada ambulan yang pasien di dalamnya wafat karena terlambat mendapatkan perawatan," ujarnya.

Al Haris pun mengetahui bahwa ada dana bagi hasil dari batu bara, tetapi besarannya tidak seimbang dengan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

"Doa saya, semoga warga masyarakatku Allah berikan rezeki, meski bukan dari batu bara. Sesuai janji Allah dalam surah Al A’raf ayat 96," katanya.

Menurut Al Hris, kebijakan menghentikan operasional truk muatan batu bara di jalan umum, sudah melalui pertimbangan mendalam, untuk kepentingan masyarakat luas.

Ruang Gubernur, Wagub dan Sekda Rusak

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Muzakir, memaparkan kerusakan di kantor gubernur yang terjadi akibat kericuhan saat unjuk rasa sopir batu bara.

"Jadi tadi malam kita sudah melapor dan kita tinggal menunggu saja. Saya juga sudah diminta BAP terkait kejadian ini," katanya, Selasa (23/1).

Aset pemerintah, terutama gedung dan ruang kantor Gubernur Jambi, di bawah naungan biro umum, maka pihaknya yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah.

"Ruang kerja Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda, rusak. Saya sudah melapor (polisi)," katanya, seraya menyebutkan posisinya sedang di luar kota.

Dia pun meminta aparat kepolisian menindak tegas secara hukum pengunjuk rasa yang tidak sesuai aturan dan anarkis, karena itu pidana.

"Yang jelas yang namanya pidana pasti ada sanksinya. Dan saya yakin, kita tunggu saja pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ini. Perkiraan kerugian ini senilai Rp500 juta atas kerusakan tersebut," jelasnya.

Muzakir bilang, gedung tersebut sebetulnya sudah diasuransikan.

Namun pihaknya belum melakukan klaim asuransi karena masih proses hukum.

"Dari pihak polda masih melakukan identifikasi, tim turun untuk mengecek. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kumpulkan. Kita yakin teman-teman di Polda Jambi akan memproses ini," ujarnya.

Kondisi pascakericuhan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. Kegiatan masih bisa dilaksanakan seperti biasa.

"Setelah dicek dan diidentifikasi, baru kita perbaiki. Semua ruangan di depan ini termasuk ruang Pak Gubernur, Wagub dan Pak Sekda hingga ke Kesra, kaca bagian depan pada rusak semua," ujarnya.

Ketua KS Bara Siap Ditangkap

Ketua Komunitas Sopir Batu Bara (KS Bara), Tursiman, bersedia ditangkap aparat penegak hukum usai aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi yang berakhir ricuh.

"Kalau saya membela masyarakat, saya all out. Saya bapak tangkap hari ini, saya siap," katanya saat berbincang dengan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, di samping kantor Gubernur Jambi.

Tursiman mengatakan dirinya sebagai fasilitator dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

"Kalau pun saya ditangkap saya rela karena saya bertanggung jawab sebagai ketuanya," ujarnya.

Unjuk rasa yang berakhir ricuh hingga perusakan fasilitas negara di kantor Gubernur Jambi, merupakan kejadian yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, emosi pengunjuk rasa tak lagi bisa terbendung karena tuntutan untuk membuka kembali aktivitas batu bara di jalan umum belum menemukan titik terang dari Gubernur Jambi.

"Kita juga tidak mau sebenarnya, karena ini masalah perut, Pak. Artinya orang ini (pendemo; red) sudah siap semua. Kalau memang Bapak mau tangkapin semua, mereka sudah siap. Artinya ini memang tuntutan, Pak," ucapnya.

Permintaan para sopir itu, kata Tursiman, hanya satu, hauling batu bara kembali dibuka.

"Saya sudah sampaikan waktu saya berhadapan dengan Pak Gubernur, sudah saya sampaikan begitu. Tolong sampaikan secara bijak bahwa Pak Gubernur akan mengambil keputusan dalam waktu singkat," jelasnya.

Kombes Pol, Eko Wahyudi menanggapi pernyataan yang menyebut itu bukan sebatas persoalan tangkap-menangkap. Kapolres menekankan jangan lagi melakukan tindakan anarkis.

"Kalau melakukan aksi, saya selalu kawal, selalu saya amankan, tidak pernah kejadian seperti ini," katanya.

Sementara itu, sopir dan puluhan truk batu bara masih bertahan di lapangan kantor gubernur hingga Selasa (23/1).

"Tuntutan kami belum terpenuhi, itulah kami berjuang sampai saat ini karena belum ada titik terangnya," kata Nas, sopir truk batu bara saat ditemui Tribun Jambi.

Dia mengatakan hingga hari ini masih meminta keadilan, meskipun penjelasan itu bukan langsung dari Gubernur Jambi. Penjelasan dari jajarannya, tidak ada masalah.

"Tapi, harus ada hitam di atas putihnya, soalnya mobil kami masih kredit. Sudah satu bulan ini belum ada kerja karena masih disetop," ujarnya

Pengunjuk rasa bersikukuh hauling batu bara di jalan umum.

"Kami hanya meminta, jika hauling tetap ditutup, kami juga meminta jalur sungai juga ditutup, supaya adil. Sebelum ada keputusan ini kami tetap bertahan di sini, terserah kalau yang lain," pungkasnya.

Perketat Pengamanan

Sopir angkutan batu bara masih bertahan di depan kantor Gubernur Jambi hingga Selasa (23/1).

Pada hari kedua unjuk rasa, mereka hanya memarkirkan kendaraan di lapangan, sementara para sopir berada di sekitarnya.

Para sopir tetap meminta keadilan terkait penutupan hauling batu bara oleh Gubernur Al Haris. Namun, hingga saat ini belum mendapat titik terang.

Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat, mengatakan pihaknya tetap melakukan antisipasi jika masih ada aksi unjuk rasa.

"Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, TNI serta Polri masih melakukan pengamanan di kantor Gubernur Jambi," katanya.

Dia bilang, semua personel ASN di dinasnya diturunkan ke lapangan.

"Untuk saat ini tidak mengganggu aktivitas bekerja di kantor gubernur. Tetap berjalan seperti biasa tidak terganggu walaupun ada sebagian kaca jendela yang pecah. Dan hari ini pihak kepolisian sudah melakukan identifikasi kerusakan akibat peserta aksi yang ricuh kemarin," ujarnya

Sementara itu, Karo Umum Setda Provinsi Jambi, Muzakir, menyebut bahwa dihari kedua ini ada penambahan pengamanan untuk mengantisipasi aksi lanjutan pengunjuk rasa. "Kita bersiap-siap saja," ujarnya.

Dia menekankan pada intinya tidak melarang masyarakat untuk berdemo tetapi harus sesuai aturan, satu di antaranya tidak merusak aset pemerintah.

"Kalau sudah merusak, itu sudah menyalahi. Dari pihak kepolisian, TNI dan satpol PP bersiaga. Mereka sudah siap jika ada lanjutan aksi," pungkasnya.

Pulihkan Kepercayaan Investor

Pengamat Kebijakan Publik UIN STS Jambi, Dr Dedek Kusnadi, mengatakan kebijakan Gubernur Jambi menutup kegiatan transportasi angkutan batu bara di jalan nasional Provinsi Jambi telah diterima positif masyarakat. Langkah itu tepat untuk memulihkan kepercayaan investor dan menegaskan stabilitas Provinsi Jambi sebagai destinasi investasi yang menarik.

Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dianggap benar, dengan progres yang telah dicapai dan desakan kepada pengusaha tambang untuk merealisasikan jalan khusus angkutan batu bara.

Dengan demikian, Gubernur Jambi mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat.

Namun kebijakan tersebut tak serta merta diterima sebagian masyarakat.
Hingga kemarin terjadi unjuk rasa sopir truk batu bara yang berakibat perusakan fasilitas negara. Artinya, itu dapat berdampak signifikan, bukan hanya keamanan masyarakat, tetapi juga investasi di daerah.

Jambi yang dikenal sebagai tempat yang aman berinvestasi, tidak terkecuali dari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusuhan dan ketidakpastian politik.

Demo anarkis itu dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan investor lokal, nasional dan internasional terhadap keamanan investasi di Jambi.
Kerusuhan dapat memberikan kesan negatif kepada investor, baik di dalam maupun luar Provinsi Jambi.

Kepercayaan investor akan terkikis akibat kerusuhan dan ketidakpastian yang timbul. Mereka mungkin akan mulai mempertimbangkan kembali pengalokasian modal.

Hal ini berpotensi mengganggu reputasi Provinsi Jambi sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dalam pengembangan unit usaha baik tingkat mikro maupun makro.

Kegiatan investasi di Provinsi Jambi dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini akan merugikan Jambi dalam upaya menarik pelaku investasi untuk berkembang.

Untuk memulihkan kepercayaan investor dan menegaskan kembali stabilitas sebagai tempat yang menarik untuk investasi, perlu dilakukan beberapa upaya.

Pertama, penegakan hukum yang ketat. Pemerintah setempat harus memperketat penegakan hukum dan memastikan adanya keamanan yang lebih baik di Provinsi Jambi.

Ini akan menyiratkan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.

Kerja sama dengan para pihak terkait.

Melibatkan dan bekerja sama dengan pihak keamanan, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait lainnya guna meningkatkan keamanan dan mendukung iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jambi.

Kedua, peningkatan transparansi dan komunikasi. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada investor, terkait langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kerusuhan dan meningkatkan keamanan di Provinsi Jambi.

Ketiga, promosi potensi investasi melakukan kampanye promosi yang aktif untuk menarik kembali minat investor dan mengingatkan mereka akan potensi investasi yang ada di Provinsi Jambi.

Promosi ini dapat dilakukan melalui seminar, pameran, serta memperkenalkan keuntungan dan kelebihan yang dimiliki Provinsi Jambi kepada para pelaku investasi potensial. (cde/wir)

Baca juga: Korban Sempat Diikuti, Polisi Ringkus Pelaku Begal di Tebo Ilir

Baca juga: Para Lelaki yang Memasak Nasi, Tradisi Bapintoah saat Banjir di Pulau Tengah Kerinci