Respon Jusuf Kalla Soal Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi

Jusuf Kalla enggan berkomentar lebih jauh soal wacana pemakzulan Presiden Jokowi dan menyarankan urusan itu diserahkan kepada para ahli.

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) merespon wacana pemakzulan atau impeachment Presiden Jokowi.

Isu tersebut belakangan mucul usai beberapa tokoh yang tergabung dalam Petisi 10 menyambangi Menkopolhukam Mahfud MD.

Saat itu Mahfud menjelaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangan Kemenkopolhukam melainkan disampaikan ke DPR RI.

Terkait pemakzulan Presiden Jokowi itu, Jusuf Kalla menyebutkan pemakzulan seorang kepala negara merupakan ranah hukum

"Itu masalah hukum," kata JK di Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).

Jusuf Kalla enggan berkomentar lebih jauh soal wacana pemakzulan Presiden Jokowi.

Menurutnya lebih baik urusan itu diserahkan kepada para ahli.

Baca juga: Jokowi Disebut Salahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Gibran, Bukti Pemakzulan?

Baca juga: Dewan Pengawaas Ungkap Modus Pungli di Rutan KPK Hingga 93 Pegawai Diduga Terlibat

Baca juga: Gibran Diminta Mundur Jadi Wali Kota Solo: Imbas Cuti 3 Hari dalam Seminggu Jadi Polemik

"Biar para-para ahli hukum yang membicarakannya. Kita tidak tahu itu," tandas dia.

Adapun usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini disampaikan kelompok masyarakat sipil ke Menkopolhukam, Mahfud MD.

Mereka di antaranya, Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya.

"Faizal dan kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke Parpol dan DPR," kata Mahfud dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Rabu (10/1/2024).

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," sambung dia.

Pengamat Sebut Pemakzulan Presiden Bisa Terjadi

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, melihat kemungkinan pemakzulan presiden bisa terjadi.

Menurut Ray, pemakzulan bisa dilakukan apabila kinerja pemerintahan Jokowi semakin tidak efektif.

Ia pun menyinggung menteri Jokowi yang kini sibuk berkampanye untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Kesiapan Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD Hadapi Debat Kedua Cawapres Jelang Pilpres 2024

"Makanya pemakzulan macam-macam itu bisa terjadi tanpa diomongkan kalau kinerja Pak Jokowi seperti yang sekarang. Semua menteri-menterinya sibuk. Dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh Pak Jokowi," ujar Ray, ditemui setelah konferensi pers Survei Nasional Peta Elektoral Pemilu 2024 Gagas Lintas Data (Galidata) di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Namun, Ray menyebut isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres yang mencuatkannya.

Ray justru melihat isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi.

"Menurut saya nggak akan banyak impact-nya terhadap elektoral yang begituan. Maksud saya, menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini, berbicara pemakzulan itu tidak menguntungkan sebetulnya. Katakanlan kalau paslon yang bicara itu, ya paslonnya yang akan kena," kata dia.

"Karena tinggal nggak sampai satu tahun lagi kan, kalau jabatan beliau akan berakhir. Jadi orang jangan diajak berpikir yang makin rumit. Oleh karena itu, bukan ke Pak Jokowi-nya yang kena itu. Ke Pak Jokowi-nya bisa imbas positif kalau isu pemakzulan itu dilakukan," sambung dia.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mekar Sari Makmur Terancam 20 Tahun Penjara

Baca juga: 8 Potret Fuji di Rumah Baru dengan Teman Sekolahnya, Tak Berubah Meski sudah Jadi Artis Ternama

Baca juga: Prediksi Skor Lebanon vs China di Piala Asia AFC 2023 Malam Ini - 18.30 WIB

Baca juga: Dewan Pengawaas Ungkap Modus Pungli di Rutan KPK Hingga 93 Pegawai Diduga Terlibat

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com