Tim Pemprov Jambi Tinjau Lokasi Stockpile Batu Bara PT SAS, Sekda Pastikan Tak Rugikan Masyarakat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kabar terbaru terkait pembangunan stockpile batubara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Kota Jambi, Tim Pemprov Jambi pun kembali turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman bersama Kepala OPD terkait serta jajaran perangkat desa, Polda Jambi dan TNI meninjau ke lokasi stockpile dan pelabuhan batu bara PT SAS di Aurduri Kota Jambi, Jumat (5/1/2024). 

Peninjauan ini diawali dengan rapat percepatan pembangunan jalan khusus batu bara yang dibangun PT SAS yang juga turut dihadiri Direktur PT SAS, Fauzan. 

Pemprov Jambi kata Sudirman ingin memastikan bahwa pembangunan jalan tersebut tidak merugikan masyarakat.

“Kita ingin memastikan betul bahwa sejauh mana pembangunan jalan dan juga stokpile itu berpengaruh signifikan dengan warga. Dan kita juga sudah melihat langsung, kita coba cek, hanya beberapa rumah itu yang akan terdampak pembangunan jalan, ada sekitar 8 rumah,” katanya.

Baca juga: Sekda Provinsi Jambi Sebut Pembangunan Stokpile Batu Bara oleh PT SAS, Masih Dikaji Lebih Dalam

Baca juga: Pemprov Jambi Kaji Lebih Mendalam Pembangunan Stockpile Batu Bara PT SAS

Terkait rumah yang terdampak nanti akan ada negosiasi lebih lanjut antara PT SAS dengan warga. Ini untuk kepentingan umum dalam rangka mengatasi angkutan batubara

“Ini untuk memiliki jalan khusus, mudah-mudahan bisa disepakati,” ujar Sekda.

Dijelaskan Sekda, PT SAS harus mengupayakan agar tidak ada warga yang dirugikan dalam pembangunan stockpile dan jalan khusus itu.

 "Kesepakatan antara PT SAS dan warga yang rumahnya terdampak adalah untuk bisa ganti untung, dan tidak ada yang dirugikan,” jelas Sekda.

Sementara itu, pihaknya juga meninjau ke titik paling terdekat antara warga dengan stockpile.

“Sudah bisa kita cek betul, jadi dibelakang kita itu lokasi stokpilenya dan  jauh dengan warga. Warga paling terdekat di Desa Mendalo Laut sekitar 800 meter hingga 1 km, artinya kalau dari sisi regulasi ini bisa memungkinkan untuk diteruskan kalau persoalan dampaknya segala macam itu bisa juga bisa dikomitmenkan,”

“Amdalnya sudah dibuat, tinggal komitmen dari PT SAS untuk patuh dari undang-undang, jika tidak patuh terhadap undang-undang, ya sudah kita stop saja,” lanjut Sekda.

Sekda menyampaikan sejauh dari sisi peninjauan lapangan, dari sisi kajian yuridis dan izin-izin yang sudah diperoleh dapat disampaikan bahwa pekerjaan ini bisa diteruskan.

“Saya pikir sudah bisa terus berjalan, tinggal bagaimana menegosiasikan dengan masyarakat yang terdampak secara khusus,”

“Ada 8 rumah tadi yang berdekatan dengan jalan, bukan dengan stockpile. Nanti barangkali dampak-dampak seperti kebisingan, debu, nanti bisa dipahami oleh PT SAS sesuai dengan Amdal,” ucapnya.