Refleksi 50 Tahun Hutan Jambi, Tutupan Menipis, Degradasi Resapan Air

Pada tahun 2023, terdeteksi pembukaan lahan untuk tambang batubara yang teramati melalui tangkapan citra satelit sentinel 2 dipadukan dengan google earth, SAS Planet, terdeteksi lahan terbuka 16.414 ha, dengan pembagian 6.127 ha berada dalam wilayah izin usaha pertambangan dan 10.287 ha berada di luar areal wilayah izin usaha pertambangan.

“Sama halnya dengan tambang emas, batu bara juga menjadi penyumbang masalah ekologi. Total wilayah yang berada  di luar areal wilayah izin usaha pertambangan mendekati 2 kali lipat dibandingkan dengan pertambangan yang berada dalam wilayah izin,” katanya.

Persoalan tambang tidak tercatat tidak hanya karena pembukaan tambangnya, namun persoalan terparah adalah masalah angkutan batubara yang sangat mengganggu masyarakat umum.

Kecelakaan truk tambang yang menyebabkan korban jiwa, lalu lintas terhambat hingga 22 jam.

Hal ini juga yang mendorong Gubernur Jambi, Ketua DPRD, Kapolda dan Danrem 045 Garuda Putih menandatangani berita acara kesepakatan pelarangan angkutan batubara menggunakan rusa jalan umum di Provinsi Jambi per 1 Januari 2023

Menyelamatkan harapan di 2024

Tidak hanya dihadapkan dengan pembukaan lahan dan hutan guna memenuhi tuntutan produksi untuk perekonomian, tahun 2023 kita juga dihadapkan dengan anomali cuaca.  El nino yang membuat musim kemarau menjadi lebih panjang. Sehingga kehilangan hutan akibat kebakaran tidak dapat terhindarkan. Namun pelajaran baiknya, total wilayah hutan yang terbuka karena kebakaran pada tahun 2023 seluas 6.556 ha. Luasan ini jauh lebih kecil dari kebakaran di masa  el nino tahun 2019 yang menghanguskan 157.137 ha.

Keberhasilan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini, sebagai bentuk upaya kolaboratif para pihak di Jambi, juga bisa dibandingkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga Sumatera Selatan. Dari data hotspot yang terpantau dari satelit Terra Agua sebanyak 1.230, jauh lebih besar dari Jambi yang hanya 60 titik untuk confident 30-80  persen. Data SiPongiMenLHK lahan yang terbakar di Sumsel mencapai 109.461 ha. “Inilah yang menjadikan Jambi juga di landa asap cukup parah pada Bulan September, “kata Adi Junedi.

Data ini menunjukkan bahwa kegiatan bersama dengan kolaborasi yang intensif mampu mencegah kerusakan hutan dan lingkungan. Pengendalian kebakaran hutan ini tidak terlepas dari upaya banyak pihak, pemerintah, NGO, dan tentunya keterlibatan masyarakat. Komitmen yang dibangun bersama masyarakat mampu menyelamatkan hutan dari kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu meski kita dihadapkan pada banyak tindakan-tindakan yang mengancam hutan, harapan baik akan perubahan terlihat. Dari analisis citra satelit di daerah dampingan Warsi, tutupan hutan terbukti mampu tumbuh. Dari 103,895 Ha daerah dampingan Warsi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, baik yang di SK kan oleh bupati berupa Hutan Adat dan mendapat SK Perhutanan Sosial yang di SK kan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan pertumbuhan hutan yang semakin baik.

“Ada tren penumbuhan hutan di areal perhutanan sosial. Dan jumlahnya ini sejak tahun 2020 terus meningkat,” katanya.

Pada tahun 2020 tutupan hutan areal PHBM sebanyak 59.498 ha atau 57  persen dari areal PHBM,  pertumbuhannya terlihat di 2023 yang menjadi 72.784 ha atau 70  persen.  Penumbuhan hutan di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat juga menjadi penyumbang pertumbuhan hutan. Menurut data pada tahun 2020 total luasan hutan 882.271 ha meningkat pada tahun 2021 menjadi 895.5670. Lalu pada tahun 2022 menjadi 912.947, tren positif ini masih belanjut hingga pada tahun 2023 menjadi 922.891.

“Dengan melihat angka-angka ini, terbukti bahwa hutan yang dikelola masyarakat mampu untuk bertumbuh dengan baik. Untuk itu, dukungan pada program perhutanan sosial ini, menjadi bagian penting dalam pemulihan hutan,” kata  RudiSyaf.

Untuk itu, dukungan kegiatan program perhutanan sosial ini, harus lebih ditingkatkan. Sembari juga melakukan upaya untuk menuntaskan persoalan lingkungan lainnya.

“Meskipun ada laju penumbuhan hutan, upaya ini tidak cukup jika di sisi lain masih terus terjadi pembukaan lahan dan hutan. Karena itu, harus ditindak tegas untuk pihak-pihak yang melakukan tindakan ilegal yang berpotensi mengancam terjadinya bencana hidrologi,” katanya.

Data ada menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat mampu memulihkan hutan yang mengalami degradasi. Ekologi yang lebih baik untuk menunjang hidup hari ini dan masa depan generasi berikutnya, masih mungkin untuk kita raih.

Baca juga: Polres Tanjab Timur Musnahkan Barang Bukti Narkotika Selama 2023