Berita Sarolangun

Kabupaten Sarolangun Masih Kekurangan Guru, Pemkab Akan Usulkan Lagi Penerimaan PPPK di 2024

Ia juga menyebut, pindah itu tidak semudah yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk masuk ke dapodik, dan harus mencari peluang.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Deni Satria Budi
Hasbi Sabirin/Tribunjambi.com
Pejabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri meninjau sekaligus monitoring pelaksanaan ujian kompetensi bagi para calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Minggu (26/11/2023). 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023, untuk formasi guru di Kabupaten Sarolangun, banyak tidak terisi.

Menanggapi itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, akan mengusulkan kembali untuk penerimaan PPPK di 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, Arsyad mengatakan, khusus tenaga guru yang diusulkan, pada PPPK 2023 sebanyak 924 formasi, tidak terisi semua, sekira 500 lebih.

"Iya, masih banyak kurang hasil dari pada seleksi PPPK tahun 2023 yang terakhir ini. Untuk mencukupi kebutuhan, diperkirakan pada bulan Mei dan April 2024 ini Dinas Pendidikan akan kembali mengusulkan," kata Arsyad, Kamis (4/1/2024).

Ia juga menyebut, sehingga dari kouta yang diusulkan 924 formasi agar kebutuhan guru SMP, SD, TK dan PAUD bisa terpenuhi dan terisi semua yang terdaftar di dapodik Dinas Pendidikan.

Ia juga menyebut, dalam seleksi PPPK tersebut, tidak semua guru TK dan PAUD yang bisa terakomodir. Karena ada warning yang bisa ikut PPPK hanya sekolah negeri dan terdaftar di dapodik dinas pendidikan.

Namun, persyaratan untuk ikut PPPK harus ada linierlitas, jika memang sarjananya PGTK, bisa terakomodir, tapi jika di SD tidak linear tetap tidak bisa masuk.

Ia juga mengiyakan, sejauh ini sudah banyak guru TK dan swasta mengajukan pindah ke sekolah negeri dan masuk ke dapodik Diknas, agar bisa mendaftar PPPK tahun 2024 ini.

"Berkaca untuk tes PPPK, ke depannya sudah banyak yang mengajukan pindah dari sekolah swasta ke negeri, atas permintaan sendiri. Kendala kita takut TK atau sekolah swasta tidak punya guru," bebernya.

Ia juga menyebut, pindah itu tidak semudah yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk masuk ke dapodik, dan harus mencari peluang.

"Contoh dia mau masuk ke sekolah negeri mana, namun harus ada surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Kepsek dan harus ada jam mengajar, sehingga bisa terakomodir PPPK," bilang Arsyad, kemarin. 

Baca juga: Masih Ada Ratusan Formasi Guru di Sarolangun yang Belum Terisi Usai Seleksi PPPK

Baca juga: Kuota PPPK Guru Belum Terpenuhi, Khususnya Guru PJOK

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved