Ada Indikasi Korupsi di Kementan, Prabowo Subianto Diminta Teken Pembelian Senjata Senilai Rp 51 T

TRIBUNJAMBI.COM - Ada indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kementan).

Yakni berupa mark up atau pembengkakan anggaran pada pembelian senjata senapan canggih.

Hal ini diungkapkan adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Indikasi mark up ini terjadi pada awal Prabowo Subianto menjabat sebagai Menhan, yakni pada 2019.

Menurut Hashim, harga satu senjata canggih yang sebenarnya sebesar 800 Dollar Amerika Serikat (USD) tersebut dibeli seharga 10.800 USD.

Pada 2019, di awal Prabowo Subianto diangkat menjadi Menhan, dia diminta menandatangani kontrak pembelian senjata senilai Rp51 triliun.

Akan tetapi, kata Hashim, nilai kontrak tersebut terindikasi korupsi mark up.

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan Dirut PDAM Tirta PengabuanTanjab Barat Diperiksa Kejari

Baca juga: Heboh Menu Stunting di Depok Berupa Nasi dan Sop Tahu, Budget Rp 19 Ribu Disunat Jadi Rp 9 Ribu?

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," kata Hashim, Rabu (15/11/2023).

Persentase mark up pada pembelian senjata senapan canggih itu capai 1.250 persen.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," tuturnya.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya.

Ia lantas mengingatkan, bahwa uang rakyat hampir dirampok oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Ibu-ibu yang ada di sini kalau ke salon harus bayar pajak 11 persen di dalam tagihannya kan ada 11 persen, betul enggak? Itu uang itu yang dicuri, bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri," ucapnya.

Hashim menyebut, kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo Subianto pun akhirnya batal.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," kata Hashim, dilansir dari Kompas.com.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan Dirut PDAM Tirta PengabuanTanjab Barat Diperiksa Kejari

Baca juga: KPU Tetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Tanjab Timur

Baca juga: Tim Pemenangan Anies-Muhaimin akan Bentuk Poskora di Seluruh Kabutapen Kota di Jambi