Pilpres 2024

Mahfud MD Sebut Tak Ada Calon yang Sempurna, Pilih yang Ada: Pemilu Cegah Orang Jahat Jadi Pemimpin

Tayang: Kamis, 9 November 2023 15:36 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Mahfud MD Sebut Tak Ada Calon yang Sempurna, Pilih yang Ada: Pemilu Cegah Orang Jahat Jadi Pemimpin

Capture Kompas TV

Menkopulhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa tidak ada calon yang sempurna dan bukan untuk memilih yang sempurna dan Pemilu mencegah orang jahat jadi pemimpin.

Baca Selanjutnya:

Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota Jambi, dr Maulana Pergi Umroh

TRIBUNJAMBI.COM - Menkopulhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa tidak ada calon yang sempurna dan bukan untuk memilih yang sempurna dan Pemilu mencegah orang jahat jadi pemimpin.

Sehingga Bacawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu meminta untuk memilih calon pemimpin yang ada.

Sebab Pemilu menurutnya untuk menghindari atau mencegah 'orang jahat' untuk menjadi pemimpin.

Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato di acara Dies Natalis ke-57 Universitas Pancasila, Kamis (9/11/2023).

Mahfud MD pun meminta masyarakat turut berpartisipasi jelang Pemilu 2024 melalui kritik.

Dia juga menegaskan bahwa sarjana harus berpartisipasi menjaga negara.

"Enggak ada calon yang sempurna, pilih yang ada. Pemilu itu bukan untuk memilih manusia yang sempurna. Pemilu itu untuk sedapat mungkin menghindarkan orang jahat menjadi pemimpin kita,” kata Mahfud MD dilansir dari KompasTv.

Sebelumnya, saat berpidato di hadapan wisudawan Universitas Pancasila, Mahfud MD menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif kendati di korupsi.

"Ekonomi kita meskipun dikorupsi masih tumbuh, membantu kita untuk maju, bayangkan tahun ‘45 hampir seluruh penduduk Indonesia msikin, tidak bisa sekolah, yang sekolah hanya priyayi-priyayi,” kata Mahfud.

"Orang miskin waktu itu sekitar 95 persen. Merdeka tahun ‘45, tahun ‘66 bung karno jatuh, berapa jumlah orang miskin? Dari 95 persen tinggal 55 persen. Muncul Orde Baru, Pak Harto jatuh tahun ‘98, berapa jumlah orang miskin? Tinggal 18 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, setelah era Presiden BJ Habibie, Mahfud menyebut jumlah orang miskin di Indonesia tinggal 11,7 persen.

Pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, jumlah orang miskin disebutnya tinggal 9,3 persen.

Jumlah orang miskin diakuinya sempat meningkat karena pandemi Covid-19.

Namun, Mahfud MD mengaku optimistis jumlah orang miskin akan semakin berkurang menuju 2045.

"Maka jagalah berkat rahmat Tuhan yang mahakuasa terhadap negara ini, menjaga kebersatuan kita, toleransi di dalam perbedaan, tegakkan hukum, jangan korup, ingat bahwa anda harus menjadi intelektual, bukan hanya sarjana. Tujuan bangsa mencerdaskan saudara, bukan hanya otak, tetapi juga watak,” kata Mahfud MD.

Hakim Suhartoyo Jadi Ketua MK

Hakim Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman, yang diberhentikan lantaran melakukan pelanggaran etik berat.

Terpilihnya dia dalam keputusan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat para hakim konstitusi.

Keputusan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023.

Rapat Pleno Hakim dilakukan secara tertutup di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023) mulai pukul 9.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi, seluruh hakim konstitusi hadir di dalam rapat tersebut, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin langsung rapat yang dihadiri lengkap para hakim konstitusi itu.

"Yang jadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Suhartoyo. Sementara saya tetap jadi wakil ketua," kata hakim konstitusi Saldi Isra, Kamis (9/11/2023) dikutip dari Breaking News KompasTV.

Hakim Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK melalui putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Suhartoyo selanjutnya akan menjalani pengambilan sumpah jabatan pada Senin (13/11/2023) pekan depan.

Sebelumnya, MKMK telah menjatuhi sanksi etik kepada sembilan hakim MK, Selasa (7/11/2023).

Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman.

Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional.

Selain itu, adapula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan kepada hakim MK, yakni hakim konstitusi, Arief Hidayat.

MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta dalam siniar (podcast) di salah satu media nasional.

Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman.

MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor," kata ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Selasa.

Selain itu, MKMK juga menjatuhi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir.

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," pungkas Jimly.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News