PSI Usul Tambah Visi Misi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat?

TRIBUNJAMBI.COM -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan penambahan visi misi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang. 

Visi misi yang akan ditambahkan itu terkait penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.

Usulan tersebut dipastikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat mengunjungi posko relawan Jokowi, Timbul Sehati Indonesia, Jalan Penjernihan Dalam, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Diketahui hingga saat ini hanya pasangan Prabowo-Gibran yang tidak memasukan visi misi penyelesaian HAM berat di masa lalu untuk kampanye Pilpres 2024.

Dikutip dari Kompas.com, Kaesang Pangarep memastikan partainya akan mendorong semua visi misi yang baik untuk Paslon Prabowo-Gibran.

“Balik lagi, semua concern kita intinya untuk kemajuan Indonesia. Mau dalam bidang ekonomi, tadi dalam hukum. Pasti kita akan majukan semua,” kata Kaesang.

Ia mengatakan, meskipun menjadi partai politik (parpol) terakhir yang bergabung dengan KIM, PSI tak serta merta menerima visi-misi Prabowo-Gibran begitu saja.

Baca juga: PSI Dukung Prabowo-Gibran, Kader PSI Jambi Dilematis karena Relawan Ganjar Pranowo

Baca juga: Politisi Demokrat Ingatkan Putusan MK Terkait Syarat Usia Capres dan Cawapres Final dan Mengikat

Baca juga: Adegan Prarekonstruksi Kasus Subang, Dua Anak Mimin Ikut Mengeksekusi Tuti Suhartini

“Bukan berarti semua program yang diajukan capres-cawapres kita langsung setuju, enggak juga,” ujar Kaesang.

“Kami pasti akan dorong beberapa program yang selaras dengan yang PSI mau,” katanya lagi.

Adapun dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran tidak menjanjikan bakal menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal itu berbeda dengan rencana program kerja bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kedua pasangan calon (paslon) itu menyatakan bakal berupaya menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu.

Diketahui di era pemerintahan Presiden Jokowi, negara sudah mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui pemerintah di antaranya Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, dan Kerusuhan Mei 1998.

Baca juga: Polisi Ungkap Hasil Pra Rekonstruksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang: Ada Bercak Darah Misterius

Bahkan pengakuan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.