PDIP Lunak pada Jokowi, Ketum Tidak Memecat Gibran dan Jokowi, Padahal Langgar Aturan Partai

TRIBUNJAMBI.COM - Hingga saat ini, PDIP belum memberikan sanksi untuk Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui Wali Kota Solo itu kader PDIP. Dan oleh publik, Gibran dianggap membelot setelah menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah mengumumkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan seluruh kader diwajibkan patuh mendukung Ganjar-Mahfud demi memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Sementara Gibran malah jadi cawapres pendamping Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dan Jokowi yang juga kader PDIP menyatakan merestui putra sulungnya itu.

Sebelumnya, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep masuk PSI.

Baca juga: Ribuan Pekerja Kena PHK, Korwil KSBSI Jambi Ungkap Banyak Perusahaan tak Melapor

Baca juga: Korban PHK di Jambi Banyak Dari Industri Crumb Rubber, Korwil KSBSI Sebut Ini Penyebabnya

Baca juga: Mendekati Akhir Tahun, Dinas PUPR Sarolangun Minta Kontraktor Percepatan Pengerjaan Proyek Fisik

Sikap PDIP dinilai lunak.

Sebab, sang ketua umum tidak langsung memberikan sanksi terlebih memecatnya.

Soal keluarga beda partai yang melanggar AD/ART partai, PDIP pernah sangat tegas.

Pada Mei 2023, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku buntut perpindahan istrinya, Widya Pratiwi, dari partai berlambang banteng ini, ke PAN.

Selain itu, mantan Bupati Bangli, I Made Gianyar, didepak dari PDIP lantaran mendukung adiknya, I Made Subrata, yang maju sebagai calon bupati pada Pilkada Bangli 2020.

Saat itu, I Made Subrata bersama Ngakan Kutha Parwata diusung oleh Golkar, NasDem, dan Gelora. Sementara, I Made Subrata sendiri merupakan kader Golkar.

Sedangkan soal berbeda pilihan, PDIP pernah sangat tegas kepada kadernya yang merupakan aktivis 98, Budiman Sudjatmiko.

Budiman dipecat Megawati pada Kamis (24/8/2023) karena mendukung Prabowo di Pilpres 2024.