UPDATE Pengoperasian Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Jambi Mulai Maret 2024

Sudirman menegaskan untuk tidak lagi menggunakan wadah Konsorsium Pengawal Kebijakan (KPK) Pemerintah dalam hal mengatur hauling batu bara.

Penegasan Sekda Provinsi Jambi itu disampaikan melalui rapat terbatas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asosiasi Transportasi Batubara Jambi (ATJ) pada Rabu (11/10) lalu.

"Saya juga menyampaikan dalam rapat itu, untuk tidak lagi menggunakan wadah KPK-Pemerintah. Saya sudah minta itu tidak lagi digunakan," katanya.

Dia juga meminta untuk tidak lagi mengatur lalu lintas apalagi pada tahapan putar balik angkutan batu bara, manakala ada angkutan tidak memberikan iuran ke asosiasi.

"Jadi silakan dilaksanakan, jika memang diyakini iuran, tidak boleh juga memaksa orang untuk tidak boleh lewat jalan nasional atau putar balik karena ini juga bagian penting dari rekomendasi," ujarnya.

Iuran yang selama ini terjadi versi asosiasi, kata Sekda, dengan dasar suatu kesepakatan. Namun, untuk memastikan itu satu diantara rumusan yang diputuskan adalah melibatkan OJK.

Nantinya, OJK yang memanggil Forkopimda, termasuk ketua DPRD, untuk duduk bersama dan memutuskan.

Sementara berita acara dalam rapat ini sudah disampaikan. Karena laporan dari ATJ, sudah mendiskusikan bersama Ombudsman dan Ombudsman siap untuk memanggil semua pemangku kepentingan untuk membicarakan pada titik pungutan.

"Pada saat rapat kemarin kita tidak bicara pungutan. Pungutan akan dibicarakan bersama antara Forkopimda seperti apa terkait pungutannya," pungkasnya. (caw)

Baca juga: VIDEO Tragedi Offroad Sungai Gelam, 13 Orang Tersambar Mobil di Kebon IX Muarojambi

Baca juga: 60 Siswa Harus Gantian Kelas, Kondisi SDN 167 Kelas Jauh Sungai Manggatal Tebo Memprihatinkan