Pengguna Pertamax Beralih Pakai Pertalite, Selisih Harga Potensi Terjadinya Migrasi

“Baju misalnya ditunda belinya, alas kaki, kemudian barang- durable goods, rekreasi, itu yang akan terpengaruh kalau masyarakat tetap membeli bbm jenis non subsidi, pasti ada konsumsi lainnya yang harus dikorbankan,” tutur Bhima, Selasa (3/10).

“Jadi itu bisa berpengaruh terhadap indikator makro ekonomi lainnya, salah satunya adalah pemulihan di sektor industri manufaktur yang terhambat dan juga penjualan ritel yang akan terkena dampak,” imbuhnya lagi.

Bhima tidak menampik, penambahan kuota Pertalite juga akan memiliki dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati demikian, hal itu menurutnya bisa dimitigasi.

“Betul, ada konsekuensi ke APBN, tapi sebaiknya dilakukan realokasi dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan belanja lain yang belum terserap. Tahun lalu masih ada SAL Rp 478,95 triliun, sebagian bisa dipakai untuk tambal kuota bbm subsidi,” terang Bhima.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, segmen konsumen pengguna BBM non subsidi dengan yang subsidi/dikompensasi memiliki karakteristik yang berbeda.

Tidak seperti pengguna BBM subsidi/kompensasi, segmen pengguna BBM non subsidi umumnya relatif lebih inelastis terhadap perubahan harga, sehingga potensi migrasinya kecil.

“Artinya ketika ada perubahan harga BBM non subsidi biasanya mereka relatif tidak merespon dengan migrasi atau kemudian meninggalkan (BBM non subsidi), karena mereka sudah cukup paham bahwa naik dan turunnya harga BBM ini sesuatu yang lazim atau biasa. Jadi mereka berekspektasi nanti kalau harga minyak turun atau nilai tukar rupiah menguat juga (harga BBM non subsidi/Pertamax) akan turun lagi,” terang Komaidi, (3/10).

Kendati demikian, Komaidi tidak memungkiri bahwa hal ini tidak berarti kemungkinan terjadinya migrasi ke Pertalite sama sekali tidak ada. Potensi migrasi ke Pertalite, menurut Komaidi, berpeluang terjadi pada pengguna baru Pertamax.

“Tetapi layer itu biasanya isinya tidak terlalu banyak, karena karakteristik pengguna utama BBM non subsidi itu biasanya sudah relatif solid, konsumennya loyal dan biasanya sudah sadar kualitas dari engine dan pertimbangan lingkungan yang lebih baik,” pungkas Komaidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan bahwa kemungkinan adanya urgensi untuk menambah kuota Pertalite tetap terbuka. Hanya saja, ia menduga bahwa potensi konsumsi berlebih tidak akan terlalu besar melampaui kuota yang telah ditetapkan.

“Dari pertemuan terakhir Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina Patra Niaga, dilaporkan bahwa prognosis penyerapan pertalite, sampai hari ini, masih dalam batas kuota tahun 2023,” ujar Mulyanto, Selasa (3/10).