Respon PDIP Soal Usulan Ketua Umum Megawati Digantikan Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan (PDIP) merespon soal usulan pergantian Ketua Umum dari Megawati Soekarnoputri ke Joko Widodo (Jokowi).

Usulan tersebut ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Dia menyebutkan menerima usulan itu sebagai gagasan.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Sebelumnya, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Putra sulung Presiden Pertama RI, Soekarno, itu juga mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri berganti posisi sebagai Dewan Pembina PDIP.

Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah Pemilu 2024.

Baca juga: Sinyal Presiden Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Damrizal: Pernyataan di Rakernas PDIP

Baca juga: Megawati Melongo Dengar Isu Ganjar Akan Menjadi Cawapres Mendampingi Prabowo

Baca juga: Solusi Anies Baswedan dalam Pengambilan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," jelasnya.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

Baca juga: Wacana Duet Ganjar-Prabowo Bisa Terwujud, Pengamat Sebut 3 Elite Politik Ini Harus Sepakat

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.