Update Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Subsidi, Kejari Batanghari Temukan Data Manipulatif

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN -  Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari menggeledah beberapa dinas, terkait dugaan kasus korupsi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020-2022.

Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Muhammad Zubair mengatakan bahwa setelah melakukan penggeledahan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Batanghari.

Pihaknya juga mengumpulkan sejumlah barang bukti dari distributor pupuk disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari.

"Kami melanjutkan dan mendatangi distributor-distributor yang ada untuk mengumpulkan barang bukti," jelasnya pada Rabu (27/9/2023).

Setelah dikumpulkan barang bukti dan dilakukan penyidikan, Zubair menjelaskan bahwa pihaknya menemukan bahwa adanya tindakan penyalahgunaan pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran yang terjadi di Kabupaten Batanghari sejak tahun 2020 sampai dengan 2022.

"Sebenarnya program pupuk subsidi ini bagus, karena kita ketahui bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Kabupaten Batanghari merupakan petani. Namun, yang kita temukan banyak (data,red) penerima yang tidak pernah menerima," jelasnya.

Diketahui, dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Batanghari terdapat data manipulatif sebagai penerima pupuk subsidi.

"Yang kita temukan banyak penerima yang tidak pernah menerima. Dalam proses penyidikan ada data manipulatif," sebutnya.

Meski tidak menyebutkan secara rinci total kerugian negara akibat adanya kasus dugaan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Batanghari. Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Zubair menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penyidikan kasus ini dan meminta kepada masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Batanghari.