Respon PKB Soal Muhaimin Iskandar Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Saat Jabat Kemenaker Era SBY

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespon soal pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK terkait dugaan korupsi.

Dugaan tersebut saat Ketua Umum PKB itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) (Menaker) periode 2009-2014 periode 2009-2014.

Dia dipanggil sebagai saksi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Sebelumnya, politisi Partai Nasdem menyebutkan bahwa pemanggilan tersebut sarat dengan kepentinganpolitik.

Bahkan disebutkan bahwa itu sebagai upaya pencegalan Cak Imin yang maju bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Namun terkait itu Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada politisasi hukum dalam kasus tersebut.

Dugaan korupsi yang menyeret nama Ketua Umum PKB itu ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda.

Syaiful mengaku tak memilik presepsi apapun terkait pemanggilan tersebut.

Baca juga: Tanda Tanya Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Akhirnya Terjawab, Tak Hadir Selasa Minta Jadwalkan Ulang

Baca juga: Nasdem: Kasus Dugaan Korupsi Seret Cak Imin Seperti Tak Murni, Mahfud MD: Bukan Politisasi Hukum

Baca juga: Jawaban KPK Disebut Jadi Alat Politik Pasca Usut Dugaan Korupsi Cak Imin Jabat Kemenaker di Era SBY

"Kita tidak ada presepsi apapun, jadi ya agenda apapun kami hormati."

"Proses hukum di mana Gus Imin dimintai keterangan terkait dengan ini kita lihat saja," kata Syaiful, Rabu (6/9/2023) dikutip dari youTube KompasTV,

Dia hanya mengatakan Cak Imin atau Gus Imin bakal kooperatif dengan KPK.

"Prinsipnya Gus Imin sebagai warga negara yang baik akan hadir dan InsyaAllah akan lancar," ujarnya.

Syaiful mengatakan bahwa pada dasarnya mendukung KPK dalam konteks pemberantasan korupsi.

Soal dugaan adanya unsur politik, PKB serahkan ke publik dan percaya bahwa publik bisa melihat secara objektif.

"Kita serahkan ke KPK gimana bagusnya. Prinsipnya kita dukung KPK menuntaskan berbagai agenda korupsi."