548 Lampu Jalan Solar Cell Terangi 110 Desa di Batanghari Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - Yanto, warga Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, sangat bersyukur atas pemasangan lampu jalan di wilayah desanya.

Sebabnya, lebih dari separuh wilayah desa belum memiliki lampu jalan.

"Iya dipasang lampu jalan solar cell. Itu sangat membantu warga disini, karena memang selama ini belum ada lampu jalan," kata Yanto.

Jarak antar desa di wilayah ini tergolong jauh, dan jika malam akan sangat kelam tanpa lampu jalan.

Jika malam, warga memilih tidak beraktifitas diluar jika tidak ada urusan mendesak.

"Sangat membantu dengan adanya lampu ini. Kita tidak khawatir jika harus pulang kemalaman," jelasnya.

Selain Desa Malapari sejumlah desa lain juga dipasang lampu jalan solar cell.

Baca juga: Warga Sungai Tebal Merangin Jambi 6 Tahun Pakai Panel Surya, Listrik Bergantung pada Matahari

Baca juga: LPJU Beralih ke Lampu Solar Cell, Dinas Perkim Batanghari Nilai Lebih Efesien

Tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Batanghari menganggarkan Rp 8 miliar.

Anggaran ini digunakan untuk memasang 548 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari.

8 kecamatan ini yakni Kecamatan Bajubang, Batin XXIV, mersam, Maro Sebo Ilir, Maro Sebo Ulu, Muara Tembesi, Muara Bulian dan Pemayung.

Dari 8 kecamatan ini, Kabupaten batanghari memiliki 124 desa dan kelurahan.

"Pemasangan lampu jalan solar cell tersebar di hampir seluruh desa yang ada di Batanghari," kata Kepala Dinas Perkim Batanghari, Abdul Shomad.

Dianggarkan untuk pemasangan satu unit lampu jalan solar cell kisaran Rp 15 juta.

"Rp 15 juta sudah termasuk tiang dan kelengkapan lampu solar cell, itu diluar biaya pemasangan dan mobilisasi" imbuhnya.

Shomad menyebutkan bahwa PJU yang dianggarkan pada tahun 2023 ini akan selesai pada bulan Agustus ini.

"Insyaallah akhir Agustus ini bisa selesai," sebutnya.

Penggunaan lampu jalan solar cell dipilih karena lebih praktis dan hampir tanpa biaya perawatan.

"Tidak perlu bayar listrik lagi," imbuh Shomad.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memanfaatkan panel surya untuk kebutuhan listrik di perkantoran.

Baca juga: Download Lagu MP3 DJ TikTok dan DJ Remix Jungle Dutch Full Bass, Convert di MP3 Juice atau YTMP3

"Belum. Untuk kebutuhan listrik di kantor dinas belum bisa pakai itu (panel surya, red)," ujarnya.

Sementara untuk pemasangan lampu jalan di kawasan perumahan, Shomad menyebutkan jika itu merupakan kewajiban dari developer.

"Tidak bisa memaksa mereka (developer, red) memasang lampu panel surya untuk kawasan perumahan. Nanti mereka marah," selorohnya.

Wilayah Kabupaten Batanghari memiliki luas 5.804,00 km⊃2; dan sebaran penduduk 53 jiwa/km⊃2;.

Tidak semua wilayah pemukiman berada di jalur jalan lintas Sumatera, sebagian desa berlokasi jauh dari jalan utama.

Sementara Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Institute for Essential Services Reform (IESR) Alvin Putra Sisdwinugraha menyebutkan pemanfaatan tenaga surya untuk penerangan jalan umum sudah sangat lazim.

Salah satu pemanfaatan tenaga surya adalah PJU-TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) yang sudah sangat umum.

"Tidak hanya di daerah yang jauh dari jaringan listrik utama, namun juga digunakan pada daerah perkotaan," katanya.

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pemeliharaan dan bahan bakar yang praktis minim dengan menggunakan tenaga surya.

"Memang biaya investasi awal masih lebih mahal, per unitnya bisa mencapai Rp 15 juta rupiah, namun bila dihitung selama umur operasional keseluruhan dapat lebih murah," ujarnya.

Pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta pengembang kawasan perumahan seharusnya dapat memanfaatkan peluang penghematan dalam penyediaan penerangan jalan dengan menggunakan PJU-TS ini.

Perawatan dan pengelolaan asset PLTS juga penting untuk menjaga umur pakai, sehingga lebih ekonomis. (Tribunjambi.com/Suci Rahayu PK)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Daftar 9 Klub Liga 2 yang Tunggak Gaji 138 Pemain, Total Rp5,4 Miliar

Baca juga: Disebut Pengkhianat, Anies dan Surya Paloh Justru Larang Ahmad Sahroni Laporkan SBY ke Bareskrim

Baca juga: PKN Masih pada Tuntutan Awalnya, Bawaslu Batanghari Agendakan Sidang Putusan