Pemerintahan
Serapan Anggaran di Dinkes Menjadi Sorotan Dewan
Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi melihat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi serapan anggaran yang telah disediakan tidak maksimal
Penulis: Sopianto | Editor: Hendri Dunan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dalam realisasi belanja masing-masing perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi TA 2022 dari laporan Banggar.
Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi melihat sangat berpariatif, termasuk salah satunya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Hal itu diungkapkan pada saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Kata Eka Marlina, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 161.572.597.365,00 terealisasi sebesar Rp147.622.262.511,31, terdapat sisa sebesar Rp 13.950.334.853,69, hanya terserap 91,37persen.
"Artinya serapan anggaran yang telah disediakan tidak maksimal," ungkapnya.
Sementara itu, menurut pandangan Fraksi PKB, masih banyak PR Dinas Kesehatan yang harus diselesaikan.
Pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi yang selama ini dilaksanakan telah cukup berhasil, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, derajat kesehatan di Provinsi Jambi masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi-provinsi tetangga.
"Karena masih banyak masalah utama yang harus dihadapi oleh dinas kesehatan Provinsi Jambi, seperti rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang (stunting)," kata Eka Marlina.
Terkait hal tersebut, Fraksi PKB berharap agar persoalan kesehatan harus diprioritaskan dan perhatian khusus, terutama masalah stunting.
Sebab sampai hari ini, stunting ini masih menjadi isu strategis dan topik seksi untuk dibahas di Jambi. Sehingga perlu ada strategi jitu untuk mengendalikan dan menekannya.
Polindes Pematang Pulai Belum Dihuni Tapi Keramiknya Sudah Pecah |
![]() |
---|
Dermaga Teluk Buan Rusak Berat Disenggol Tug Boat Penarik Tongkang Batu Bara |
![]() |
---|
Kepala OPD di Tanjabbar Dilarang Keluar Daerah Selama Pemeriksaan BPK |
![]() |
---|
16 Desa di Tanjung Jabung Timur Masih Blank Spot dan Bertahap Mulai Diatasi |
![]() |
---|
BKPSDMD Kabupate Batanghari Proses Pengusulan NIP PPPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.