Efesiensi Anggaran, Dinas Perhubungan Jambi Lakukan Rasionalisasi Hingga Nol Kegiatan

“Sudah kita rapatkan, dipimpin Gubernur Jambi. Masing-masing OPD diminta penghematan anggaran 30 persen,” katanya, Selasa (25/7/2023).

Menurut Sudirman, selain memangkas anggaran untuk perjalanan dinas, pembelian ATK dan infrastruktur pihaknya juga mengusulkan penundaan pembangunan dan pengurangan volume.

“Jadi, untuk yang defisit itu tentunya paling besar adalah Dinas PUPR. Tapi ini tahap usulan. Potensinya dikurangi volume dari pekerjaan yang ada,” ujarnya.

Misalnya diprediksi pekerjaan ini akan selesai sampai waktu 8 bulan sementara belum lelang maka bisa jadi tidak dilaksanakan di 2023.

“Iya bisa jadi tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau sudah kontrak silahkan jalan. Sedangkan proyek multiyears silahkan jalan karena sudah ada kesepakatan dari awal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris buka suara terkait keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2023 ini memburuk, karena alami defisit Rp 400 miliar.

Ia bilang, defisit APBD 2023 Provinsi Jambi yang mencapai ratusan miliar itu sebetulnya salah prediksi.

“Sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa 2022 cukup bagus di Provinsi Jambi. Ketika serapan anggaran 2022 bagus maka Silpa menjadi sedikit. Akhir 2022 serapan kita cukup baik 95 atau 96 persen.  Saya lupa sehingga Silpa kita sedikit,” katanya, Kamis (20/7/2023) dikonfirmasi Tribunjambi.com.

Menurutnya, ada yang salah dalam menghitung dan memprediksi berapa serapan APBD Provinsi Jambi.

“Kedua, penerimaan. Teman-teman masih menghitung penerimaan sama seperti tahun sebelumnya. Padahal tahun ini DBH kita pasti menurun. Contohnya bagi hasil dibidang penerimaan pajak di samsat itu ada aturannya. Kalau dulu, 30 kabupaten, 70 provinsi, sekarang ini kebalikannya 70 kabupaten kota dan 30 provinsi,” ujarnya.

Harusnya, kata Al Haris, itu sudah dihitung oleh teman-teman sehingga penerimaan itu dihitung menurun, jangan naik.

"Kalau dihitung penerimaan bakal naik, tapi pembagiannya besar ke kabupaten dan kota," ujarnya.

Selain itu, Al Haris bilang, transfer pusat ke daerah juga alami penurunan.

Contohnya, DBH dan DAU ini turun semua, tapi sebetulnya tidak ada masalah selagi TAPD mampu mengatur dan mengelola prediksi keuangan dengan baik.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Antisipasi Kemacetan, Dishub Jambi Imbau Angkutan Batubara Perorangan Gabung ke Transportir

Baca juga: Sepakat Hanya 4.000 Unit Angkutan Batubara Beroperasi, Dishub Jambi Hitung Manual

Baca juga: Anggarkan Rp 5,3 Miliar, Dishub Provinsi Jambi Bakal Punya Gedung Baru Setelah 25 Tahun Penantian