Efesiensi Anggaran, Dinas Perhubungan Jambi Lakukan Rasionalisasi Hingga Nol Kegiatan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi melakukan efesiensi anggaran.

Efisiensi anggaran tersebut imbas APBD 2023 Pemprov Jambi mengalami defisit Rp 400 Miliar.

Hal itu sesuai edaran dari Pemprov Jambi meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran agar merasionalisasi anggarannya sebesar 30 persen.

Menanggapi penghematan anggaran ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa mengakui pihaknya kini tidak lagi ada kegiatan.

“Kami kenanya Rp 3.8 miliar, yang ada saat ini hanya TPP dan gaji pegawai. Tapi untuk listrik dan air tetap ada. Begitu juga dengan pembangunan kantor baru tetap dilanjutkan karena sudah berkontrak dan saat ini sedang berjalan,” ujarnya baru-baru ini.

John bilang, rambu-rambu lalu lintas saat ini banyak yang rusak dan ada juga yang hilang, meskipun ada penghematan saat ini, itu bukan menjadi alasan.

“Kami mencoba untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat. Juga dari beberapa Polres juga ada yang minta untuk memenuhi itu,” ujarnya.

Kegiatan yang sudah terlaksana satu diantaranya adalah pengadaan pita kejut jalan.

Belakangan pihaknya sudah memasang di depan rumah dinas Kapolda Jambi dan Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Pita kejut yang diminta satu tahun lalu, baru terpasang tahun ini. Di Kota Jambi sebetulnya masih butuh banyak rambu-rambu, tapi InsyaAllah dalam waktu dekat akan kita penuhi termasuk marka jalan pelan-pelan kita coba wujudkan,” pungkasnya.

OPD Hemat Anggaran

Defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jambi di 2023 ini terbilang cukup besar mencapai Rp 400 Miliar. 

Untuk menutup hal tersebut, beragam penghematan atau rasionalisasi dilakukan.

Beberapa langkah rasionalisasi anggaran di antaranya adalah dengan meminta Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) agar segera mencermati seluruh program dan kegiatan di instansi masing-masing.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman sudah menetapkan ke masing-masing OPD untuk merasionalisasi anggarannya sebesar 30 persen.