Ratusan Warga Masih Bertahan Memblokir Jalan PT FPIL di Desa Teluk Raya

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Hingga saat ini, ratusan warga Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kabupaten Muaro Jambi, masih bertahan di tenda tempat mereka memblokir jalan perusahaan PT Fajar Pematang Indah Lestari (PT FPIL).

Ratusan warga tersebut enggan meninggalkan tenda, apabila tuntutan mereka belum dikabulkan oleh Polda Jambi, yang menahan lima warganya yang dituduh mencuri buah sawit.

Ketua Kelompok Tani Sinar Mulya, Muhtar menyebut, pihaknya tidak akan mundur walaupun satu langkah sebelum kelima rekannya yang diamankan belum dibebaskan.

"Sekarang sudah hampir 10 hari ini bertahan ditenda," kata Muhtar, saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Selasa (11/7).

Menurutnya, saat ini perwakilan dari masyarakat sedang berada di DPRD Provinsi Jambi, untuk mengadukan persoalan yang telah mereka hadapi. Karena mereka beranggapan jika Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tutup mata atas peristiwa yang di alami masyarakatnya sendiri.

"Sekarang kami di DPRD Provinsi Jambi, mohon doa dan dukungannya," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas.

"Kita minta mereka kondusif. Jangan sampai ada gejolak," kata Bachyuni.

Selain meminta kepada masyarakat agar tetap kondusif dan tenang, masyarakat juga diminta untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

"Hormati proses hukum yang berlaku," ujarnya.

Diakui Bachyuni, dirinya baru mengetahui adanya warga yang melakukan aksi penutupan jalan utama PT FPIL.

Dalam persoalan ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak tinggal diam, dimana pembangunan telah membahasnya melalui tim terpadu, namun sampai saat ini belum ada titik temu.

Untuk menenangkan masyarakat, dirinya berjanji akan menemui masyarakat ke lokasi.

“Iya, nanti kita ke sana lihat mereka," tuturnya.

Sementara itu, PT FPIL melalui kuasa hukumnya, memberikan jawaban terkait warga Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya Kabupaten Muaro Jambi, yang melakukan aksi pemblokiran jalan perusahaan.

Kuasa hukum PT FPIL M Ikbal Pulungan dan Leonardo Manihuruk dalam release menjelaskan, jika pemerintah disebut tidak hadir menyelesaikan masalah ini adalah tidak benar.

Menurutnya, warga tidak mengindahkan apa yang disepakati dalam rapat bersama Timdu Pemkab Muaro Jambi.

"Kita juga berharap aparat penegak hukum memproses jika ada perbuatan melawan hukum agar masalah ini bisa segera selesai," katanya.

Ia menjelaskan, sejak diduduki pada April 2022, luasan lahan dari 1.200 hektare PT FPIL yang bisa digarap hanya tinggal 400 hektar.

Imbas dari pendudukan lahan ini, perusahaan juga akan akan mem PHK semua karyawan yang berjumlah sekitar 200 orang.

Dijelaskannya, sebelum penangkapan 5 warga, pada tahun 2022 kelompok tani Sinar Mulai melalui koordinatornya Eman melalui surat memberitahukan ke perusahaan untuk menduduki lahan PT FPIL.

Usai dilakukan pendudukan lahan, perusaahan sudah membuat LP ke Dit Krimsus Polda Jambi pada 11 April 2022 dengan bukti nomor laporan Lapduan/74/IV/Res.2.5/2022/Ditresksimsus Polda Jambi.

Laporan ini berdasarkan informasi M Samin (almarhum) selaku estate manager PT FPIL yang sudah memantau aktivitas pendudukan lahan oleh warga. Bukan itu saja, perusahaan juga membuat laporan pencurian buah sawit yang disampaikan Enryco selaku Humas PT FPIL dengan nomor STPL/219/IX/2022/SPKT-B/Polda Jbi tertanggal 28 September 2022.

Hasil pemantauan sekuriti dan lewat drone perusahaan, warga yang menduduki lahan sudah membuat pondok kecil dan memagar lahan menggunakan kawat berduri. Dari laporan ini, penyidik Polda Jambi mengamankan Dani, bersama empat warga lainnya.

"Kami berterima kasih aparat kepolisian dari Polda Jambi, Polres Muarojambi dan Polsek Kumpeh Ulu sudah menindaklanjuti laporan kami," ujarnya.

Ikbal mengatakan, PT FPIL sudah beroperasi sejak 2003, sebelumnya lahan dikelola PT Purnama Tusau Putra. 2003 perusahaan dimarger jadi satu pemilik saham menjadi empat pemilik.

Terkait ganti rugi lahan warga kelompok tani Sinar Mulia sudah dilakukan pada 1998 lalu. Pembayaran ganti rugi dilakukan di SD 131 Desa Terluk Raya, Dusun Pematang Bedari dihadapan warga dan dihadiri Kades yang sudah almarhum serta disaksikan Camat Kumpeh Ulu Amirul Mukminin

Saat ganti rugi lahan seluas 1.200 hektar, statusnya saat itu masih sporadik tapi sekarang sudah HGU dengan nomor 46 dan 47.

Sedangkan soal tudingan masyarakat bahwa perusahaan berjanji menyediakan kebun kepada warga seluas 1 kapling per 1 KK, perusahaan tetap komitmen membangun kebun berapapun jumlah masyarakatnya.

"Tapi saat ditanya ternyata lahan yang disebut masyarakat, sampai sekarang tidak ada," ujarnya.

Menurutnya, hanya ada warga yang menyerahkan lahan sekira 170 hektare dan itu sudah dibangun oleh PT FPIL dengan biaya Rp1,8 miliar pada 2006-2009.

Semua kesepakatan tertuang di perjanjian dan disaksikan notaris antara perusahaan dengan warga Pematang Bedaro yang diwakili Raden Cikden, Raden A Toni, Lukman AM, Suprayogi, Aminudin dan Almuzni.

"Terkait protes masyarakat sekitar 250 KK lainnya, atau sekitar 500 hektar lahan, kita ssudah rapat dengan timdu. Kita tetap komitmen untuk membangun kebun masyarakat. Tapi masyarakt ketika diminta lahannya tidak bisa menyerahkan," ujarnya.