Debt Collector Beraksi di Kota Jambi, Motor Dayat Dirampas di Jalan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sepeda motor milik Hidayat, seorang wartawan di Kota Jambi, dirampas oleh debt collector, Senin (3/7). Hidayat menjadi korban perampasan di kawasan Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Para debt colecctor tersebut mengambil secara paksa sepeda motor korban, saat sedang melintas di kawasan tersebut.

Kata Dayat, saat itu dirinya diperjalanan menuju rumahnya. Saat behenti di sebuah warung, para pelaku berjumlah lima orang, tiba-tiba meminta kunci sepeda motor yang dikendarai Dayat.

Dijelaskannya, saat itu lima orang debt colecctor tersebut mengerubungi dirinya dan meminta agar menuruti perintahnya untuk segera menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya.

"Tiba-tiba saya disetop dan saya diminta menyerahkan motor saya," kata Dayat, kemarin, seraya mengaku tidak mengetahui, perihal tunggakan sepeda motornya.

"Saya tidak tahu, kalau BPKB saya ada di leasing FIF. Jadi, saya juga bingung saat itu, saya tidak tau harus melakukan apa," ujarnya.

Tidak banyak cerita, kata Dayat, para debt colecctor tersebit kemudian membawa sepeda motor miliknya ke kantor FIF.

Sementara itu, pihak PT Putra Arafah Indonesia atau Fifasastra (FIF) enggan berkomentar banyak terkait proses penarikan tersebut. Sejumlah awak media sudah mendatangi kantor FIF yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Jelutung, Senin (3/7) sore.

Sejumlah awak media sudah menemui Udin, selaku Recovri Proses Koordinator FIF, dan dirinya mengaku tidak bisa berkomentar banyak.

"Itu ditangani oleh pihak ke tiga, saya tidak bisa komentar," jelasnya.

Baca juga: Polda Jambi Minta Masyarakat Lapor Via WA Bantuan Polisi Jika Ada Debt Collector Bertindak Arogan

Baca juga: Gelapkan Mobil Nasabah, Dua Debt Collector di Jambi Ditangkap Polisi

Itu Tindakan Perampasan

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, Ibnu Kholdun mengaku menyayangkan tindakan perampasan tersebut.
Ia mengatakan, saat ini semua aturan terkait penarikan sepeda motor harus melalui putusan pengadilan.

Ibnu menegaskan, proses penarikan sepeda motor atau pelaksanaan eksekusi vidusia harus dilaksanakan oleh juri sita pengadilan, yang sudah ada pada ketentuan Undang-Undang.

Kata Ibnu, hal ini sudah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019, yakni eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan, yang artinya boleh ditarik atau dieksekusi oleh pihak leasing setelah ada penetapan dari pengadil.

"Tanpa ada penetapan pengadilan, jaminan fidusia tidak dibenarkan penarikannya, apalagi oleh debt colecctor," kata Ibunu, seraya mengatakan itu sudah masuk perampasn.

Ia kembali menegaskan, jika proses penarikan sudah melalui putusan pengadilan, maka yang berhak melakukan proses penarikan adalah polisi ataupun jaksa, yang jelas statusnya sebagai aparat penegak hukum.

"Nah, yang berhak melakukan penyitaan itu Polisi dan Jaksa, yang jelas sebagai aparat penegekan hukum, dan dalam melakukan penyitaan, harus juga melalui penetapan dari pengadilan," tegasnya.

Dan Ibnu menyanyangkan betul tindakan yang dilakukan oleh debcolektor tersebut, yang sudah mengarah ke aksi premanisme.

"Nah, polisi dan jaksa saja harus melalui ketetapan pengadilan, lalu apa hebatnya debcolektor itu, siapa dia bisa melakukan penarikan seperti itu," jelasnya.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat tidak hanya tinggal diam, jika dihentikan dan dipaksa oleh debcolektor untuk proses penarikan kendaraan yang terkendala dalam proses pembayarannya.

"Masyarakat jangan mau dipaksa atau dibujuk rayu oleh mereka, semua harus melalui putusan pengadilan," kata Ibnu.

Baca juga: Satu Tahun Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua, Aktor Intelektual Kasasi, Eksekutor Akan Bebas

Baca juga: Tak Terima Cintanya Diputus, Pria 55 Tahun Nekat Siram Pacarnya dengan Pertalite Lalu Menyulut Api