Setelah Unjuk Rasa dan Mogok Kerja, Tuntutan Satpol PP Merangin Belum Ada Kejelasan

TRIBUNJAMBI.COM, MERANGIN - Sejak personel Satpol-PP Kabupaten Merangin, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Merangin dan DPRD Merangin hingga aksi mogok kerja beberapa lalu, hingga saat ini apa yang dituntut belum ada penyelesaian.

Hal ini diakui Aat, koordinator aksi unjuk rasa dan mogok kerja.

Aat mengatakan sejak aksi unjuk rasa pertama di Kantor Bupati Merangin, personel Satpol PP sudah menyerahkan beberapa tuntutan kepada Wakil Bupati Nilwan Yahya, namun belum ada keputusan signifikan.

"Kemudian aksi kedua di DPRD, dan berujung pada hearing bersama, namun tidak ada keputusan, padahal dewan telah menyerahkan persoalan ini untuk diselesaikan," kata Aat, Jumat (16/6/2023).

Akibat tidak ada penyelesaian. lanjut Aat, situasi di Satpol-PP Kabupaten Merangin sangat tidak harmonis.

"Dampaknya jelas, kami setelah masuk kembali usai mogok kerja merasa tidak nyaman, fokus ke pekerjaan masing-masing saja," jelasnya.

Sebelumnya, 48 personel Satpol-PP Kabupaten Merangin, menyesalkan surat teguran yang diberikan oleh Kasat Pol-PP Shobraini.

Aat mengatakan, bahwa secara umum dirinya dan rekan-rekannya tidak melanggar kontrak yang sudah disepakati.

“Kami tidak melanggar kontrak dengan melakukan aksi mogok kerja, karena itu sudah dijamin oleh Wakil Bupati Nilwan Yahya, bahwa kami tidak akan mendapatkan sanksi apapun,” tegas Aat.

Selain jaminan dari Wabup Nilwan, Aat menyebut bahwa pihaknya sudah mengikuti semua anjuran dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan kembali masuk kerja.

“Semua anjuran sudah kami kerjakan, kami tidak lagi melakukan mogok kerja, aneh teguran ini,” pungkasnya.

Baca juga: 48 Personel Satpol PP Merangin yang Diberi Teguran Sesalkan Tindakan Kasat Shobraini

Baca juga: Lakukan Aksi Mogok Kerja, 48 Personil Satpol PP Merangin Jambi Diberi Teguran

Baca juga: Hari Keempat Aksi Mogok Kerja Personil Satpol-PP, Kantor Bupati Merangin Tanpa Penjagaan