KPK Soroti Pembangunan GOR, hingga Jual Beli Proyek di Pemkab Merangin

Nantinya, KPK juga akan ikut memantau pelaksanaan dari Rencana Aksi ini.

Katanya, tata kelola sistem pemerintahan yang bersih memiliki dampak positif yang signifikan pada suatu negara atau daerah. Salah satunya, dapat membantu upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, peluang terjadinya korupsi dapat dikurangi.

“KPK terus berupaya memerangi korupsi dan mengajak peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Misalnya melalui program piloting pemberantasan korupsi tahun 2023 yang ditujukan untuk mendorong kemandirian Pemda dalam mengimplementasikan program pemberantasan korupsi dan menjaga konsistensi implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Merangin H Mashuri menyampaikan, sejauh ini Pemkab Merangin telah membuat Satgas Khusus untuk MCP yang diharapkan dapat meningkatkan capaian MCP Pemkab Merangin di tahun 2023 dalam upaya pencegahan korupsi.

“Dengan campur tangan KPK, semoga Pemkab Merangin yang selama ini mengalami kendala dalam penertiban aset, yang dikuasai pihak ketiga dan sebagian aset tidak diketahui keberadaanya, akan segera tuntas,” ungkap Mashuri.

Pihaknya juga meminta bantuan KPK untuk mengawal proses Perencanaan dan Penganggaran APBD untuk tahun politik 2024, supaya semua pihak—eksekutif maupun legislatif—menjalankan seluruh tahapan Perencanaan dan Penganggaran APBD sesuai dengan koridor yang benar. (Tribunjambi.com/Aryo Tondang)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Dengar Curahan Hati Masyarakat, Polda Jambi Gelar Jumat Curhat di PasarAngso Duo

Baca juga: Apa Saja Mata Pencaharian Warga Desa Suka Makmur? Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 9 Halaman 200-201

Baca juga: Koalisi Perubahan Memanas, Demokrat dan Nasdem Saling Tuding Soal Cawapres Anies Baswedan