Waketum PPP Sindir Demokrat dan PKS: Tak Perlu Khawatir Presiden Jokowi Cawe-cawe, Terlalu Lebay

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyindir sejumlah politisi yang khawatir atas Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe jelang Pilpres 2024.

Untuk itu dia meminta semua pihak agar tak terlalu khawatir berlebihan atas pengakuan mantan Walikota Solo tersebut.

Dia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Pernyataannya itu seakan-akan menyindir politisi Partai Demokrat dan PKS yang khawatir jika Presiden Jokowi cawe-cawe.

"Hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimanapun kita itu negara hukum," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul menilai pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe Pemilu 2024 adalah guna memastikan Pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya," ujarnya.

Hanya saja, dia tak memungkiri jika istilah cawe-cawe tersebut bakal ditafsirkan seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu 2024.

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Waketum Gerindra Sebut Wajar Presiden Jokowi Cawe-cawe: Dia Punya Hak Politik

Baca juga: Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

"Namun memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu," ucap Arsul Sani.

Namun, Arsul meminta masyarakat tak khawatir lantaran Indonesia memiliki aturan hukum.

"Ada aturan sepanjang sesuatu itu nabrak aturan harus dikoreksi tetapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," ungkapnya.

Presiden Jokowi Didukung Gerindra

Sikap Presiden Jokowi yang ikutr campur atau cawe-cawe jelang Pilpres 2024 mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Bahkan dia tidak mempermasalahkan sikap kader PDI Perjuangan tersebut.

Sebab menurutnya, meskipun sebagai presiden atau kepala negara namun Jokowi memiliki hak politik.