Waketum PPP Sindir Demokrat dan PKS: Tak Perlu Khawatir Presiden Jokowi Cawe-cawe, Terlalu Lebay

Benny K Harman menyampaikan permintaan tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujar legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Lebih lanjut, dia menambahkan Presiden Jokowi harus bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuh Benny.

Kata PKS

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

"Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal dihubungi, Selasa (30/5/2023).