Asosiasi Bingung Kebijakan Buka Tutup Operasional Truk Batubara, Minta Pemerintah Adil

TRIBUNJAMBI.COM - Asosiasi Masyarakat dan Sopir Batu Bara Kabupaten Tebo mengaku bingung dengan kebijakan buka tutup operasional batubara yang tak menentu. Pasalnya, itu tak hanya dilakukan kali ini saja.

Amir, perwakilan Asosiasi Sopir Batubara Tebo mengatakan, semua aturan yang dikeluarkan Pemprov Jambi dan Polda Jambi siap didukung pihaknya.

Namun, mereka mengaku kecewa dan bingung karena aturan yang mereka terima dan praktik di lapangan justru berbeda.

Satu di antara alasan penutupan operasional batubara yang hari ini dilakukan Polda Jambi adalah persoalan tonase berlebih, yaitu ada truk mengangkut batubara dengan muatan 20 ton.

Menanggapi itu, Amir justru mengungkapkan permasalahan tonase di Kabupaten Tebo bahkan bisa mencapai lebih dari 40 ton.

Sebab, perusahaan melakukan pengangkutan menggunakan tronton dan melewati jalan nasional arah ke Sumatra Barat.

"Nah itu kita bingung, apa aturan tonase itu tidak berlaku di Kabupaten Tebo atau apakah pemerintah provinsi ini sudah dibutakan semua dengan masalah ini. Kalau dibilang engga tahu, tidak mungkin," katanya, Kamis (25/5/2023).

Ia mempertanyakan mengapa selama ini pengangkutan batubara di Tebo justru dibiarkan menggunakan tronton.

"Kenapa itu tidak diberlakukan juga seperti kami, jangan kayak kami orang kecil ini yang hanya cari makan justru dilarang, sementara mereka diizinkan. Jadi itulah, kami bingung dengan pemerintah ini," katanya.

Ia menyarankan bila aturan yang dikeluarkan tak sanggup untuk dijalankan pemerintah secara adil, lebih baik dilakukan penutupan total hingga ada solusi permanen atas persoalan itu.

"Jadi kalau itu ditutup, oke kami dukung. Jangan seperti ini, di Tebo tronton terus beroperasi," katanya.

Terpisah, penutupan operasional batu bara tersebut juga ditanggapi Salim, perwakilan Pemuda Tebo. Ia menyebut dirinya sudah muak dengan buka tutup yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jika gubernur pro terhadap masyarakatnya, harusnya hentikan dulu sampai jalan khusus ada," katanya.

Menurutnya, bila persoalan kemacetan memang tak dapat diatur oleh pemerintah dan kepolisian, pihaknya justru setuju operasional batu bara ditutup hingga jalan khusus ada.