Pj Bupati Sarolangun Tegaskan Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan di RSUD

TRIBUNJAMBI.COM,SAROLANGUN - Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc memimpin langsung rapat pembahasan atas polemik RSUD Prof dr Khotib Quzwein Kabupaten Sarolangun, Kamis (25/5/2023) di ruang pola utama Kantor Bupati Sarolangun.

Diketahui polemik RSUD Sarolangun bermula saat para dokter spesialis melakukan mogok kerja sehingga pelayanan poliklinik rawat jalan di rumah sakit sempat ditutup sehingga mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang hendak berobat.

Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD sarolangun harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebab, para dokter spesialis yang memegang teguh kode etik profesi tentu tidak boleh meninggalkan tugas dan juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat bekerja dengan disiplin dalam melaksanakan tugas.

Dirinya berharap kepada Direktur melakukan koordinasi internal untuk tetap memastikan seluruh tenaga dokter spesialis untuk menjalankan tugasnya, karena tidak boleh pelayanan terhenti.

"Saya minta kepada seluruh tenaga dokter spesialis agar melaksanakan tugasnya dan kami Pemerintah Daerah tegaskan pelayanan rumah sakit tetap berjalan," katanya.

Bachril juga menjelaskan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secepatnya akan menyelesaiakn akar permasalahan tersebut, namun memang karena Peraturan Bupati mengenai pembayaran TPP para dokter spesialis ini masih dalam proses sehingga diharapkan agar bersabar menunggu.

"Kita Pemda tentu berupaya Peraturan Bupati tentang itu bisa segera di proses dan terbit segera. Kita sudah perintahkan kepada asisten dan Kabag hukum untuk koordinasi ke kemenkumham Jambi dan biro hukum Setda Sarolangun. Kalau jadwalnya 3x14 hari, dan kita berusaha secepatnya agar TPP bisa dicairkan, kita berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memprosesnya cepat, sembari kita menunggu prosesnya selesai," katanya.

Kemudian, Sekretaris Daerah Sarolangun Endang Abdul Naser mengatakan, bahwa permasalahan yang terjadi di RSUD Sarolangun memang dikarenakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para dokter spesialis yang bertugas belum dibayarkan dari bulan Januari hingga saat ini, sehingga para dokter spesialis melakukan mogok kerja yang akibatnya mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Tadi dipanggil OPD terkait, Asosten I, direktur RSUD, Kabag hukum, dinas kesehatan, diputuskan bahwa regulasinya belum clear, harus ada perbup terkait pencairan TPP dokter spesialis ini," katanya.

Menurut Sekda, Perbup sebagai regulasi pembayaran TPP tersebut saat ini sedang digodok di Kantor Kemenkumham Perwakilan Provinsi Jambi. Jika tidak ada aral melintang, besok pada hari Jumat Kabag Hukum Setda Sarolangun akan berkoordinasi ke kemenkumham terkait proses tersebut.

"Besok akan mengkoordinasikan ke kemenkumham baru ke biro hukum Setda Sarolangun, baru koordinasi ke kementrian, terbit perbup itu baru regulasi keluar dan baru bisa dicairkan," katanya.

Dalam rapat tersebut, turut dihadiri Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser, Staf Ahli Bupati H Adnan, M.Kes, Asisten l Sarolangun Drs H Arief Ampera, Asisten III Hazrian, SE, M.Si, Inspektur Daerah Henriman, S.Sos, Peltu Kepala BKPSDM Sarolangun H Adnan, M.Kes, Direktur RSUD Sarolangun dr Bambang Hermanto, S.KM, M.Kes, Kabag Hukum Setda Sarolangun Mulya Malik, SH, MH,Kabag Organisasi Setda Sarolangun Charles Siringgo-ringgo dan Kabag Prokopim Setda Sarolangun Sulaiman, SE serta sejumlah OPD terkait.

Baca juga: UIN STS Jambi Sampaikan Pembuatan Alat Permainan Edukatif untuk Anak Berkebutuhan Khusus pada Guru

Baca juga: Sertifikat UNESCO Global Geopark Merangin akan Diambil di Maroko pada 5-12 September

Baca juga: Minta Gubernur Jambi Tegas Soal Batubara, Abun Yani: Tolong Perhatikan Jeritan Masyarakat