Pembangunan Tower BTS 4G di Jambi, Diskominfo Provinsi Jambi Mengaku Tak Pernah Dilibatkan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara tower Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.

Diketahui, proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan se Indonesia dengan kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam kasus korupsinya, negara mengalami kerugian sebesar Rp8 triliun. 

Mengenai pembangunan menara tower BTS 4G oleh Kementrian Kominfo, diketahui Provinsi Jambi baru terpantau satu tower yang sudah didirikan. 

Menara Tower ini berada di Kecamatan Batang Asai, Sarolangun.

“Saya pernah turun (tahun 2023) mendampingi Gubernur Jambi. Ada Tower di daerah terpencil di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun,” kata Ariansyah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: 305 Desa di Jambi Masih Susah Sinyal

Ia belum bisa memastikan apakah Menara Tower yang sudah berdiri itu berfungsi atau tidak namun yang pasti di menara itu ada tulisan BAKTI Tower.

“Cuma apakah masih hidup atau tidak saya belum mengecek sampai ke sana,” ujarnya.

Ariansyah mengakui tidak pernah dilibatkan dalam program pembangunan BTS 4G Bakti Kementrian Kominfo tersebut.

“Mungkin itu belum optimal beroperasi ya. Saya juga kebetulan baru menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo. Saat saya menjabat sampai sekarang Dinas Kominfo tidak pernah dilibatkan. Belum pernah ada meeting, surat saja juga tidak ada. Pembinaan dari Kementrian Kominfo juga tidak ada. Dialami semua dinas Kominfo semua provinsi,” ujarnya.

Ia membeberkan pembangunan menara Tower di Kabupaten Sarolangun, Jambi itu tidak ada diserahterimakan ke Pemprov Jambi dan Pemkab Sarolangun.

Baca juga: 80 Desa di Jambi Bakal Terima Internet Gratis, Kadis Kominfo: Harap Maklum Jangkauanya Tidak Luas

“Tidak ada, saya tidak tahu. Biasanya ada serah terima kalau pun tidak ada mungkin ada surat atau pelaporan tapi di masa saya saat ini tidak ada.

“Saya berharap dengan adanya kasus ini dapat memberikan pembelajaran bahwa di daerah harus dilibatkan setiap kegiatan Kominfo dari pusat,” pungkasnya.