Rapat Paripurna LKPj Bupati Batanghari, Berikut Beberapa Catatan dari Anggota DPRD

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 pada Kamis, (27/4/2023).

Berlangsung di ruang pola Kantor DPRD Batanghari, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin.

Dalam penyampaian rekomendasinya, DPRD Batanghari menyampaikan beberapa catatan terkait dengan sekolah penggerak hingga meminta pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan di Kabupaten Batanghari.

"Selain itu, revisi perda tentang tata ruang wilayah perlu jadi perhatian serius. Di mana PUPR yang kini menjadi PUTR aga lebih proaktif dalam penyelesaian tapal batas Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Dan RTRW diharapkan bisa segera selesai sebelum masa kepemimpinan Bupati berakhir," kata Anggota Komisi II DPRD Batanghari, Aminudin.

Menurutnya, DPRD Batanghari juga menekankan terkait dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibeberapa OPD yang mengalami penurunan.

"Realisasi anggaran, penurunan PAD diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, DPRD Batanghari juga mengapresiasi capaian Pemkab Batanghari dalam hal ini Perumda Tirta Dharma Batanghari yang pada 2022 telah memasang 1.000 sambungan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

"Karena keberhasilan ini, dana penyerta modal pemerintah kabupaten Batanghari senilai Rp3 miliar yang diberikan kepada Perumda Tirta sudah di transfer kembali oleh Kementerian Keuangan ke kas umum daerah Kabupaten Batanghari," ujarnya.

Baca juga: Setelah Cuti Lebaran, Bupati Batanghari Imbau ASN Tingkatkan Kinerja