KKB Papua

KABAR DUKA: Empat Anggota TNI Tewas Saat Baku Tembak TNI vs KKB Papua

identitas anggota TNI yang ditemukan tewas di nduga setelah baku tembak dengan kkb papua adalah Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.

|
Editor: Suang Sitanggang
KOMPAS TV
Ilustrasi. Prajurit TNI yang dipersiapkan dalam operasi membebaskan Pilot Susi Air. yang disandera KKB Papua. 

TRIBUNJAMBI.COM, PAPUA - Baku tembak antara TNI vs KKB Papua di Nduga ternyata menewaskan empat orang.

Selain Pratu Miftahul Arifin, ada tiga orang lagi yang meninggal dunia di lokasi kejadian, di wilayah yang berada di Provinsi Papua Pegunungan itu.

Jumlah prajurit yang gugur saat operasi pembebasan pilot Susi Air itu telah dikonfirmasi oleh Kolonel Kav Herman Taryaman, yang menjabat Kapendam XVII/Cenderwasih.

Dia menyebut semua anggota TNI itu telah dievakuasi dari lokasi, dan kini dibawa ke RSUD Timika.

"Tim Gabungan TNI Polri menemukan 4 Prajurit TNI termasuk Pratu Miftahul Arifin dengan kondisi meninggal dunia," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2023) malam, dikutip dari Tribun-Papua.com.

Dia menjelaskan, identitas anggota TNI yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa itu adalah Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.

"Keempat prajurit tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika yang berada dalam wilayah Kabupaten Mimika," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Kebijakan itu menyusul serangan KKB pada 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Sabtu (15/4/2023).

"Dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023

Gunakan Pendekatan Berbeda

Menyikapi peristiwa di Papua yang semakin banyak menelan korban jiwa, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo agar segera menghentikan operasi siaga tempur.

Anggota Koalisi Masyarkat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, hal itu juga ditujukan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bisa menyuarakan penghentian operasi tersebut.

"Hentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," ujar Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, operasi tempur akan terus memproduksi kekerasan di Papua.

Jika operasi tempur benar-benar dilaksanakan, Julius mengatakan, KMS akan terus mendesak pemerintah membatalkannya.

Operasi tempur, ucapnya, bukan pilihan yang dinilai bijaksana meskipun dikarenakan prajurit TNI yang gugur tertembak saat hendak menyelamatkan Pilot Susi Air.

"Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit TNI kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR, untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua," kata Julius.

Menurut Julius, gugurnya prajurit bukan kali pertama.

Data yang diperoleh dari kepolisian, setidaknya ada 22 Prajurit TNI dan Anggota Polri yang gugur dari tahun 2022 hingga terbaru Pratu Miftakhul Arifin.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Jokowi dan DPR melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Papua.

Baca juga: 4 Prajurit Kembali ke Pos, 5 Dicari Masih Buntut Serangan KKB di Nduga

Baca juga: BREAKING NEWS Bus Pemudik dari Jakarta Kecelakaan di Bungo, Satu Penumpang Tewas

Komnas HAM Minta TPNPB Bebaskan Pilot

Ketua Komisi Nasional HAM, Atnike Nova Sigiro, meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera di Kabupaten Nduga.

"Mendesak TPNPB-OPM melepaskan Philip Marthen selaku warga asing yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Papua," ujar Atnike, pada keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023).

Komnas HAM menyesalkan tindakan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang kian memperburuk situasi keamanan Papua.

Menurutnya, upaya penyanderaan hanya akan menghambat upaya damai.

Di sisi lain, Komnas HAM turut berduka atas korban jiwa akibat konflik antara TNI dan TPNPB-OPM.

"Turut berduka cita atas korban jiwa dan luka dari anggota TNI, khususnya prajurit TNI Satgas Yonif R 321/GR Pratu Miftakhul Arifin," katanya.

Komnas HAM mendukung upaya TNI untuk menyelamatkan Philip Marthen.

Tetapi, Atnike mengingatkan agar upaya tersebut harus sesuai dengan prinsip HAM.

Terakhir, ia meminta agar semua pihak mampu menahan diri dalam merespons situasi di Papua.

"Untuk mencegah eskalasi konflik," ujar Atnike.

Baca juga: Kata Jenderal Dudung Abdurachman Soal Penyerangan KKB Papua Kelompok Egianus Kagoyo

Baca juga: Benarkah 6 Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB Papua? Ini Penjelasan Kapuspen TNI

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved