Merasa Dirugikan dengan Putusan Timsel, Apnizal akan Laporkan ke KPU RI

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tim Seleksi (Timsel) KPU Provinsi Jambi telah menetapkan dan mengumumkan 10 besar calon anggota KPU Provinsi Jambi periode 2023-2028.

Sepuluh nama tersebut dinyatakan lulus tes kesehatan dan wawancara dan namanya diserahkan ke KPU RI.

Menariknya dari 10 nama yang diumumkan, tidak ada nama tiga komisioner KPU Provinsi Ahdiyenti, Nurkholik dan Apnizal.

Menanggapi hal ini, Apnizal secara pribadi menilai ada yang ganjil dalam putusan Timsel ini.

Menurut Apnizal, dirinya tidak diminta klarifikasi terkait aduan masyarakat terhadap dirinya, yang diminta hanya dua komisioner lainnya yaitu Ahdiyenti dan Nurkholik.

"Yang dikonfirmasi hanya Ibu Ahdiyenti dan Pak Nurkholik via telepon. Saya tidak dikonfirmasi sama sekali," ujar Apnizal, Sabtu (24/03/2023).

Sehingga kata dia, dirinya tidak punya ruang untuk bela diri. Karena dalam pengaduan itu komisioner KPU Provinsi ketika itu dianggap melanggar kode etik terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 88 TPS di Muaro Jambi.

“Sementara tidak ada putusan etik disitu," tegasnya.

Yang kedua terkait dengan materi aduan. Jika KPU Provinsi kata dia, dianggap salah dalam menetapkan DPT (daftar pemilih tetap), dan memasukkan orang yang tidak punya KTP-elektronik ke dalam DPT maka KPU Muaro Jambi juga harus dikonfirmasi.

"KPU Provinsi hanya merekap, yang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Seharunya terkait kesalahan itu tiga KPU Provinsi, Muaro Jambi juga harus dikonfirmasi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Apnizal merasa dirinya keberatan dan berencana secepatnya akan melaporkan secara tertulis ke KPU RI.

"Yang diadukan itu saya, Ahdiyenti dan Nurkholik. Tapi saya kok tidak dikonfirmasi,” jelasnya.

Menurutnya hal ini sudah menyalahi PKPU, karena menurut PKPU harus dikonfirmasi dalam forum wawancara.

“Harus dipanggil dalam forum wawancara, jadi saya ini dalam posisi tidak bisa membela diri, seolah-olah semuanya saya bersalah," tegasnya.

Seharusnya ketiganya harus dikonfirmasi, karena memiliki divisi masing-masing, seperti diketahui pada Pilkada lalu Apnizal divisi sosialisasi, Ahdiyenti divisi data,Nurkholik divisi hukum, dan Sanusi divisi teknis.

"Saya juga harus membela diri, tentu ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Contoh sebelum DPS diumumkan KPU RI membuat edaran, nama yang tidak memiliki KTP masih diumumkan. Jadi bukan serta merta kami masukan orang dalam DPT itu," pungkasnya

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: OJK Provinsi Jambi Ajak Masyarakat Kenali Investasi yang Benar

Baca juga: BREAKING NEWS Truk Fuso Terperosok di Simpang Rimbo Kota Jambi, Arus Lalu Lintas Terganggu

Baca juga: Dulu Mati-Matian Bela Ferry Irawan, Kini Sunan Kalijaga Tak Mau Jadi Kuasa Hukum Suami Venna Melinda