APBN Bisa Biayai Jalan Provinsi, DPRD Jambi Sebut Itu Sangat Baik Mengingat Jalan Banyak Rusak

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mengingat masih banyaknya ruas jalan provinsi dan kabupaten di Jambi yang rusak, anggota DPRD Provinsi Jambi sambut baik adanya aturan APBN bisa biayai jalan status Provinsi dan Kabupaten.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PKB Dapil Sarolangun-Merangin Juwanda saat dikonfirmasi, Jumat (24/2/2023).

"Alhamdulillah kalau begitu, karena jalan Provinsi dan Kabupaten di Jambi masih banyak yang rusak, maka memang memerlukan perhatian dari APBN," kata Juwanda.

Lebih lanjut, dengan adanya aturan ini pembangunan infrastruktur di daerah bisa dipercepat, ketika daerah memiliki keterbatasan anggaran.

"Dengan adanya aturan ini, dan menjadi tugas anggota DPR RI dapil Jambi untuk membawa program tersebut ke Jambi," tutupnya.

Baca juga: Ketua DPRD Edi Purwanto Jenguk Korban Insiden Helikopter di Hutan Kerinci

Baca juga: Farhat Abbas Sesumbar Mau Jadi Mediator Ferdy Sambo dan Keluarga Brigadir J: Kalo Mau Masuk Surga

Dari berita sebelumnya, Pemerintah telah merevisi Undang- undang nomor 38 tahun 2004 menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2022.

Dalam undang-undang tersebut, salah satu pointnya, memperbolehkan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) untuk membiayai infrastuktur jalan yang berstatus provinsi maupun kabupaten dan sudah disahkan pada tahun 2023 ini.

Dalam undang-undang tersebut mengatakan, bahwa seluruh jalan provinsi,kabupaten maupun jalan desa, bisa dibiayai melalui APBN. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pileg 2024, Dapil di Bungo Bertambah tapi Alokasi Kursi Dewan Tetap

Baca juga: Ketua DPRD Edi Purwanto Jenguk Korban Insiden Helikopter di Hutan Kerinci

Baca juga: Resep Kue Bawang Gunting, Cocok untuk Camilan Nonton Drakor