DPW Gelora Jambi Tolak Sistem Pemilu Tertutup

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Provinsi Jambi secara tegas menolak wacana Sistem Pemilu Proporsional tertutup.

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh statemen Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait kemungkinan pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup.

Sistem dimana pemilih hanya mencoblos parpol bukan caleg serta tidak ada daftar nama caleg di surat suara.

"Bagi saya pribadi, statemen ini jelas sangat disayangkan, Sangat menciderai capaian demokrasi yang telah berjalan. Dan pendapat Ketua KPU ini layak ditolak," tegas Ketua DPW Gelora Provinsi Jambi, Mahyudi, Selasa (3/1/2023).

Ia dengan tegas menolak karena beberapa alasan, Mahyudi menyampaikan empat alasan secara jelas untuk menolak wacana ini.

Pertama, Mahyudi menyatakan bahwa Ketua KPU telah offside. Sebagai pelaksana pemilu tidak selayaknya bermanuver mewakili kepentingan parpol kontestan pemilu. Dimana menurutnya sistem tertutup ini di usung kembali oleh PDIP.

Alasan Kedua, jika hal ini terwujud maka menurutnya parpol akan menjadi sangat powerful, punya wewenang penuh untuk menentukan kader-kadernya di parlemen.

"Bisa dikatakan pemilih membeli kucing dalam karung. Tidak akan ada proses komunikasi langsung antara para pemilih dengan calon wakil-wakilnya," ujarnya.

Lebih lanjut kata dia tidak akan ditemukan proses uji kelayakan kandidat ditengah masyarakat. Rakyat tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung individu-individu calon penyandang pin emas di dadanya. Tidak akan ada proses pegang janji atau titip aspirasi.

"Kasarnya tidak ada proses take and give lah, Ada benteng kokoh yang menghalangi," tambahnya.

Menurutnya hiruk pikuk pesta demokrasi tidak akan banyak melibatkan para pemilik hak suara, Para kandidat cukup kasak kusuk di internal partainya, bahkan kata dia bisa jadi keluarkan jurus menjilat dan setor-menyetor,

Pimpinan parpol juga akan mendapat privilege atau hak istimewa, karena keputusan penentuan sosok-sosok yang akan mewakili partai di gedung dewan berada di tangannya.

"Klop, tumbuh simbiosis "mutualisme" pimpinan parpol dan calon kandidat, ujungnya bisa sama-sama tersenyum. Sedangkan rakyat, gigit jari. Menyakitkan sekali bukan?," Ungkapnya.

Kemudian alasan Ketiga, nantinya para wakil rakyat sepenuhnya dalam kontrol penuh partai.

Jika terjadi benturan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai dapat di pastikan para pejabat legislatif tidak berdaya bersuara.