DPR Resmi Sahkan Omnibus Law Keuangan UU PPSK, Ini Poin Pentingnya

TRIBUNJAMBI.COM - Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law keuangan disahkan menjadi undang-undang. 

Pengesahan oleh DPR RI bersama pemerintah itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/12/2022). 

Sidang paripurna itu dipimpin Dolfie OFP selaku Wakil Ketua Komisi Komisi XI DPR RI sekligus Ketua Panja RUU PPSK.

Pada kesempatan itu, Dolfie juga memaparkan hasil pembasahan RUU PPSK antara komisi bidang keuangan dengan pemerintah. 

Kata Dolfie, bahwa penyusunan RUU PPSK telah dimulai sejak penyampaian ke Badan Legislasi (Baleg) sebagai usulan RUU prioritas Komisi XI pada 28 September 2021. 

Penyusunan pun dilakukan melalui berbagai pembahasan dengan pemerintah, termasuk dengan membentuk panita kerja (panja) khusus RUU PPSK. 

Hasilnya, pada rapat 8 Desember 2022, setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya, semuanya pun menyetujui draf RUU PPSK untuk disahkan dalam rapat paripurna. 

"Seluruh fraksi menyetjui RUU PPSK untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI hingga ditetapkan sebagai undang-undang," ungkap Dolfie. 

Usai laporan Dolfie, Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanyakan persetujuan anggota terhadap pengesahan RUU PPSK menjadi undang-undang. 

Puan sempat menanyakan hal tersebut sebanyak dua kali. 

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanyanya. 

Para anggota DPR yang mengikuti rapat pun merespons dengan menyatakan "setuju" secara serentak. 

"Setuju," sahut Puan menyimpulkan sambil mengetok palu mendakan sah menjadi RUU PPSK menjadi UU PPSK. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Dewan dan pimpinan DPR RI.