Editorial

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Saatnya Menguji di MK

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR, Selasa (6/12)  tak lepas dari pro dan kontra.

Editor: Deddy Rachmawan
Tribunjambi.com/Danang Noprianto
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha menggelar aksi menuntut DPRD Provinsi Jambi untuk menghapus pasal bermasalah di RKUHP, Rabu (6/7/2022). 

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR, Selasa (6/12)  tak lepas dari pro dan kontra. Dinamika bukan saja terjadi di dalam Senayan. Bahkan penolakan sudah muncul sejak RKUHP ini dibahas.

Di satu sisi kita apresiasi, bahwa denga disahkannya RKUHP, ini menjadi babak baru bahwa setelah sekian lama akhirnya Indonesia punya kitab hukum pidana sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, KUHP sekarang kita warisi dari pemerintah kolonial.

Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan banyak khalayak. Utamanya pasal mengenai penghinaan kepada presiden, lembaga Negara. Lalu ada pula pasal mengenai aksi demonstrasi tanpa izin.

Baca juga: Draf RKUHP: Hina Presiden hingga DPR Pidana 1,5 Tahun, Jika Kritik Harus Membangun

Dalam RKUHP disebutkan bahwa pemerintah adalah presiden lalu calon wakil presiden, dan menteri. Sedangkan lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).

Penghinaan pada pemerintah dan lembaga negara itu diatur dalam pasal 240 dan 241.

Lalu terkait pidana pada demonstrasi tanpa izin, seakan menjadi bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Tentu ini menjadi kontra produktif.

Seharusnya bukan pada perizinan yang menjadi titik berat, tapi bagaimana kemudian demonstrasi itu berjalan dan pesan yang disampaikan.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil Undang-undang Pers

Apapun penolakan yang muncul atas undang-undang tersebut, faktanya itu telah disahkan. Maka kini ranahnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Rakyat yang menolak harus bersatu untuk melakukan judicial review di MK. Itulah jalur yang diakui konstitusi. 

 

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved