Mengenal Metode Baru Penghitungan IDI dan Membedah Indeks Demokrasi Jambi Dengan Metode Baru

Metode pengumpulan data pada proses penghitungan IDI dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif

Editor: Rahimin
ist
Kantor BPS. Mengenal Metode Baru Penghitungan IDI dan Membedah Indeks Demokrasi Jambi Dengan Metode Baru 

Mengenal Metode Baru Penghitungan IDI dan Membedah Indeks Demokrasi Jambi Dengan Metode Baru

TRIBUNJAMBI.COM - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

IDI merupakan bentuk kerja sama beberapa instansi pemerintah, yaitu BPS, Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Terhitung sudah ada 12 angka IDI yang dihitung oleh BPS sejak tahun 2009 hingga tahun 2020.

Akan tetapi, ternyata dalam perjalanannya ditemukan beberapa indikator yang sudah tidak lagi relevan dan perlu diperbaiki, sehingga dilakukan kajian ulang untuk merevisi metode penghitungan IDI agar hasilnya bisa lebih baik.

Pada  2021, IDI berhasil dihitung dengan metode baru. Di mana dalam riset IDI dengan metode baru tersebut digunakan konsep dasar demonopolisasi yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial.

Untuk mengukur perkembangan demokrasi, demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam tiga aspek, yaitu kebebasan (liberalization), kesetaraan (equalization), dan kapasitas lembaga demokrasi dengan jumlah indikator sebanyak 22 indikator yang tersiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Metode pengumpulan data pada proses penghitungan IDI dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi, dimana surat kabar yang digunakan di Provinsi Jambi adalah Tribun Jambi.

Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online, diantaranya antaranews.com, detik.com, kompas.com, tribunnews.com, kumparan.com, jpnn.com, serta tirto.id.

Selain penelusuran berita melalui surat kabar, metode pengumpulan data juga dilakukan melalui review dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Surat Keputusan DPRD dan dokumen-dokumen lainnya (data pemilih, data pelanggaran Pemilu dan sebagainya).

Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dari koding koran, dokumen, data sekunder (K/L) & portal berita akan divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan.

Halaman
12
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved