Truk Batu Bara Masih Langgar Aturan Bikin Macet, Warga Lapor Lewat Nomor Bantuan Polisi

Lewat nomor pengaduan tersebut, masyarakat melapor ke Polda Jambi tentang kemacetan panjang akibat sopir truk batu bara

Editor: Rahimin
Istimewa
Anggota Satlantas Polresta Jambi mengatur kemacetan akibat truk batu bara pecah ban dam patah as 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Personel Polda Jambi dengan cepat merespon pengaduan yang masuk dari masyarakat ke nomor Bantuan Polisi via WhatsApp 085360555222. 

Lewat nomor pengaduan tersebut, masyarakat melapor ke Polda Jambi tentang kemacetan panjang akibat sopir truk batu bara mematikan mesin kendaraan di pinggir jalan. 

Laporan lewat Bantuan Polisi itu diterima petugas Polda Jambi pada pukul 00.45 WIB, Rabu 29 Juni 2022. 

"Selamat malam pak, mohon bantuanya pak, malam ini tgl 29 Juni 2022 jam 00.42, Jalan Baru Kumpeh sampai Selincah, mengalami kemacetan dan mulai mati mesin, atau tidak ada pergerakan sama sekali penyebab kemacetan, di bongkaran batu bara tepatnya di stockpile", demikian isi laporan tersebut. 

Baca juga: Kapolda Jambi Apresiasi Poll Truk Batu Bara Milik PT Waletindo Setya Persada

Kemudian laporan lainnya pada pukul 03.58 WIB memberi informasi terjadinya kemacetan di Simpang Gado-Gado. 

“Selamat malam menjelang pagi pak,,Simp gado2 macet pak,,,” kata laporan itu. 

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, mengetahui laporan tersebut, personel Satlantas Polresta Jambi langsung menuju lokasi. 

Rupanya benar, di lokasi itu polisi menemukan ada dua unit truk batu bara dalam kondisi pecah ban dan patah as. Hal ini diduga menjadi penyebab kemacetan.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Jambi Sayangkan Kecelakaan Truk Batu Bara Hingga Renggut Korban Jiwa

"Personel juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik stockpile perihal kecepatan pelayanan bongkar muat batu bara, agar tidak menimbulkan kemacetan," jelas Mulia. 

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengatakan, Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Edaran No 1165/dishub-3.1/V/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

Isinya antara lain, pertama jenis dan status kendaraan. Di sini diterangkan bahwa Badan Usaha Pemegang IUP, PKP2B, IUJP dan IPP dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batu bara wajib menggunakan kendaraan bermotor yang tidak menggunakan BBM Subsidi dengan status kendaraan bermotor milik Badan Usaha Pertambangan atau Transportir yang berbadan Hukum.

Anggota Satlantas Polresta Jambi mengatur kemacetan akibat truk batu bara pecah ban dam patah as
Anggota Satlantas Polresta Jambi mengatur kemacetan akibat truk batu bara pecah ban dam patah as (Istimewa)

Lalu kontrak kerja sama dan nomor lambung. Maksudnya adalah Badan Usaha Pertambangan/Pemegang IUP wajib berkontrak/kerja sama dengan Pengusaha Angkutan/Transportir yang berbadan hukum dan wajib melengkapi dengan Nomor Lambung pada setiap kendaraan sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak/kerja sama.

Lalu mutasi kendaraan, yang berarti Badan Usaha Pemegang IUP dan pengusaha angkutan/transportir yang memiliki kendaraan yang ber TNKB luar wilayah Provinsi Jambi, wajib untuk dimutasikan ke wilayah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 9. Tentang jam operasional, Badan Usaha pemegang IUP OP, PKP2B, IPP dan IUJP komoditas batu bara wajib untuk tidak mengoperasikan kendaraan angkutan batu bara keluar dari lokasi tambang atau berada di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved