Tenaga Honorer Dihapuskan, Kerinci Ajukan 441 Formasi PPPK, Batanghari Belum Pasti Buka Seleksi P3K

TRIBUNJAMBI.COM - Per November 2023, tenaga honorer ditiadakan lagi di lingkup pemerintah pusat hingga daerah.

Ini sesuai dengan Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK.

Kabupaten kota di Provinsi Jambi mulai menyikapi surat edaran ini.

Seperti Kabupaten Kerinci yang akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kerinci, Efrawadi penerimaan PPPK tahun ini sebanyak 441 formasi.

Pengusulan formasi ini sudah dilakukan sejak 2021.

Namun hingga kini belum diketahui berapa formasi yang disetujui BKN.

Dari 441 formasi yang diusulkan, sebanyak 224 formasi adalah formasi guru.

Selebihnya tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

"Kita tiap tahun banyak pegawai negeri pensiun, jadi guru paling banyak diterima di PPPK," bebernya.

Baca juga: Stabilkan Harga, Solusi Bagi Masyarakat Dapatkan Minyak Goreng Murah, Diskusi Daring Bersama FMB9

Baca juga: Walikota Jambi Harap Masyarakat Merasakan Manfaat Keberadaan Sekolah Sariputra Jambi

Hanya saja jadwal tes dan juknis lainnya kata Affan, masih menunggu keterangan resmi dari BKN. Dia memprediksi tes akan digelar sekira Agustus hingga Oktober 2022 nanti.

Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) sedang melakukan pemetaan kebutuhan formasi PPPK.

Untuk priorutas penerimaan PPPK berasal dari tenaga honorer.

"Memberikan kesempatan kepada seluruh honorer, sesuai dengan persyaratan yang ada untuk mengikuti rekrutmen PPPK nantinya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjabtim, Sapril.

Lanjutnya, pengajuan formasi PPPK akan dilakukan setelah selesai melakukan pemetaan kebutuhan di semua OPD.

Terpisah Kabupaten Muarojambi juga mengemukakan sikap atas peniadaan tenaga honorer.

Menurt Sekda Muarojambi, Budi Hartono meski tenaga honorer dihapus tapi akan tetap ada PPPK.

Namun dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer, makan tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

"Sampai saat ini saja kita masih kurang tenaga. Karena memang sudah beberapa tahun itu kurang rekrutmen pegawai, selain itu banyak juga PNS itu yang pensiun, lalu yang pindah banyak juga," bebernya.

Jadi untuk menutupi itu, lanjut Sekda, memang tenaga-tenaga honorer ini memang masih diperlukan.

Bahkan, selama ini gaji tenaga honorer untuk mendekati UMR saja masih jauh.

Namun ada juga wilayah di Provinsi Jambi yang belum pasti apakah akan membuka rekrutmen PPPK meski tenaga honorer dihapuskan.

Baca juga: Jemaah Haji Tahun 2022 Tanjabbar Turun 50 Persen Lebih dari Sebelumnya

Yakni Kabupaten Batanghari.

Dikatakan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, perlu anggaran besar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Kita perlu ingat kebutuhan yang amat besar ada ditenaga guru dan tenaga kesehatan apabila diangkat menjadi PPPK, perlu anggaran yang besar. Support anggaran ini, kita juga minta dengan pemerintah pusat,” kata Fadhil Arief.

“Formulasi ini yang coba kita sesuaikan, kemampuan keuangan daerah terus kebutuhan terhadap tenaga yang diangkat,” jelasnya.

Terkait tenaga honorer yang ada saat ini kata Fadhil Arief segera mungkin untuk menyiapkan diri, sebab apabila masuk ke PPPK maka akan diasesmen sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh negara.

“Tahun ini, formasi akan kita usulkan tapi menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan kita sangat besar di dua dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkasnya. (Tribunjambi.com)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Amarah Warga Memuncak, Pak Kades Jalin Asmara Terlarang dengan Kades Lain

Baca juga: Dijual Pacar Demi Sabu, ABG Cantik Ini Diselamatkan Pelanggannya dari Dunia Prostitusi

Baca juga: Hubungan Sesama Jenis Berakhir Pilu, Pria di Ponorogo Kehilangan Uang Rp 13 Juta