Beda Suara Luhut dan Mahfud MD Soal Pemilu, Benarkan Tudingan PKS ke Jokowi?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Isu penundaan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus jadi bahasan publik hingga politisi Tanah Air.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menganggap, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait isu penundaan Pemilu 2024 justru menunjukkan adanya masalah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sikap Luhut yang mengeklaim wacana menunda Pemilu 2024 didukung oleh masyarakat, berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dia menyebut tak ada rencana pemerintah untuk menunda pemilu.

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," ujar Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Nabil melihat, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, menurutnya, Jokowi yang pernah bilang bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

Baca juga: PDI-P Tak Mau Disalahkan Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Ucapan Luhut Dikritik

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," ujar Nabil.

Padahal, kata Nabil, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998. "Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu.

Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," kata Nabil.

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pemilu 2024 Tidak Boleh Ditunda, Ketua Umum PBNU: Menunda Melanggar Konstitusi

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang Kendali"