Beberapa Partai Minta Pemilu Ditunda Yusril Bilang Tak Punya Dasar Hukum, Ini Penjelasannya

Untuk itu, anggota MPR, DPR, DPD tersebut berubah status menjadi anggota sementara, sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu.

"Status mereka sama dengan anggota KNIP di masa awal kemerdekaan, anggota DPRS di masa Demokrasi Liberal dan anggota MPRS di masa Orde Lama dan awal Orde Baru," ujarnya.

"Kedudukan Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin juga menjadi Pejabat Presiden dan Pejabat Wakil Presiden, sebagaimana Pejabat Presiden Suharto di awal Orde Baru," sambungnya.

Cara kedua, kata Yusril Ihza Mahendra, Presiden perlu mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 1945 harus diisi dengan pemilu.

Namun, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan apakah Presiden Jokowi memiliki nyali untuk mengeluarkan Dekrit seperti Presiden Pertama RI Soekarno.

Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Dekrit membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

"Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan memilih mengeluarkan Dekrit menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan semua penyelenggara negara termasuk dirinya, yang menurut UUD 45 harus diisi melalui Pemilu?," tanya Yusril Ihza Mahendra.

Dikatakannya, Jokowi tidak akan melakukan hal tersebut mengingat risiko politik yang terlalu besar.

Untuk cara ketiga menunda pemilu yaitu dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention.

Perubahan itu, bukan dilakukan terhadap teks konstitusi UUD 1945, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggara negara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Cak Imin Minta Pemilu Ditunda Dikritik, Partai Nasdem Sebut Tak Sesuai UUD 1945

Baca juga: Usulan Cak Imin Pemilu Diundur Bikin Gaduh, Demokrat: Malah Mengaduk-aduk Konstitusi

Baca juga: Politisi PDI-P Tak Setuju Usulan Muhaimin Iskandar Agar Pemilu 2024 Ditunda