Pemilu 2024

Usulan Cak Imin Pemilu Diundur Bikin Gaduh, Demokrat: Malah Mengaduk-aduk Konstitusi

Menurut Herzaky Mahendra Putra, konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Editor: Rahimin
Tribunnews/Istimewa
Herzaky Mahendra Putra. Usulan Cak Imin Pemilu Diundur Bikin Gaduh, Demokrat: Malah Mengaduk-aduk Konstitusi 

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun. 

Hal ini mendapat kritikan banyak pihak. Satu diantaranya dari Partai Demokrat.

Pihak Partai Demokrat meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi ketimbang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Ya, lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" katanya dalam siaran pers, Rabu (23/3/2022).

Menurut Herzaky Mahendra Putra, konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Pemerintah, KPU, dan DPR juga telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Herzaky Mahendra Putra heran mengapa isu itu selalu dimunculkan oleh kubu pemerintah setelah sebelumnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebut kalangan pengusaha mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan yang sama, yakni pemulihan ekonomi.

Dikatakan Herzaky Mahendra Putra, isu penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang membuat energi habis untuk perdebatan tidak perlu, bukan untuk pemulihan ekonomi.

"Bulan lalu menteri. Bulan ini satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?" katanya.

Dijelaskan Herzaky Mahendra Putra, jika ada anggota kabinet yang tidak mampu memulihkan ekonomi maka sebaiknya mengundurkan diri, bukan meminta perpanjangan masa jabatan.

Herzaky Mahendra Putra juga yakin, Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan jabatannya pada 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik serta tetap menjaga dengan baik demokrasi dan konstitusi.

"Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024," ujarnya.

Herzaky Mahendra Putra berharap Jokowi bersikap tegas menolak usulan penundaan pemilu yang nyatanya sudah berkali-kali berhembus dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia mengusulkan itu setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," katanya, Rabu (23/2/2022).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Usai Bertemu Pelaku UMKM Ketua Umum PKB Usul Pemilu 2024 Ditunda, Ini Alasannya

Baca juga: Politisi PDI-P Tak Setuju Usulan Muhaimin Iskandar Agar Pemilu 2024 Ditunda

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved