Kasus Penganiayaan di Merangin Berakhir Damai, Kejari Berikan Restorative Justice

Korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, Kejari Merangin berikan restoratif justif kepada JS (32 ) tersangka kasus penganiayaan. 

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Kajari Merangin, Raden Roro Theresia Tri Widorini beri berkas Restorative Justice kepada JS, tersangka kasus penganiayaan di Merangin. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, Kejari Merangin berikan restoratif justif kepada JS (32 ) tersangka kasus penganiayaan

Penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif diberikan kepada tersangka JS, warga Dusun Pasar Usang, Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin.

Tersangka JS disangkakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, tentang penganiayaan

Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Raden Roro Theresia Tri Widorini mengatakan bahwa merestoratif justif tetuang dalam peraturan Kejaksaan Republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dia  menyebutkan, berdasarkan Pasal 139 Kuhap penuntut umum dapat menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal itu merupakan wewenang dari kejaksaan.

"Tujuan dari restoratif justice itu dalam penyelesaian penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya. Tetapi juga keadilan menyentuh masyarakat dengan menghindarkan adanya stikma negatif," katanya.

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Merangin Mutakhirkan Data Pemilih dan Dapil

Seseorang tersangka untuk dapat diterapkan RJ dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman peraturan Kejaksaan RI no 15 thn 2020. 

"Syarat RJ yakni tersangka belum pernah dihukum ancaman pidana yang disangkakan dibawah 5 tahun, kerugian yang diakibatkan dibawah Rp 2,5 juta serta dengan adanya kesepakatan perdamaian, antra tersangka dan korban dan masyrakat merespon postif," katanya.

Penerapan RJ itu dilakukan secara selektif dengan melihat kronologis peran tersangka tindak pidana dan latar belakang melakukan perbuatan tindak pidana. 

"Tidak semua perkara dapat di RJ kan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan tentu proses melalui beberapa tahapan sehingga sangat sselektif," ujarnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Santri Al-Munawaroh Merangin, Julfadli: Kita Tetap Teguh

Bahwa setelah berkas perkara JS diterima penuntut umum, Kejari melakukan penelitian. 

Sehingga penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut memnuhi persyaratan untuk dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan reatiratif.

Kemudian penuntut umum memanggil pihak yaitu tersangka, korban, penyidik, tokoh masyarakat, keluarga tersangka. 

"Terjadi perdamaian antara tersangka dan korban, dengan tersangka mengganti kerugian biaya pengobatan korban dan para pihak saling memaafkan," tandasnya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved