Kasus Dugaan Penggelapan Dana Santri Al-Munawaroh Merangin, Julfadli: Kita Tetap Teguh

Sidang kasus dugaan penggelapan dana tabungan santri di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Merangin berlangsung di Pengadilan Negeri Bangko, Rabu(9/2/2022)

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Sidang kasus dugaan penggelapan dana tabungan santri di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Merangin berlangsung di Pengadilan Negeri Bangko, Rabu(9/2/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pertahankan argumentasi terkait tuntutan terhadap Sofwan, terdakwa kasus dugaan penggelapan dana tabungan santri di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Merangin. 

Pada pembacaan tuntutan, JPU menuntut terdakwa Sofwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran. Sehingga layak dihukum dua tahun kurungan penjara. 

Pembelaan (pledoi) yang dibacakan penasehat hukum, Ahmad Joni menyebutkan bahwa Sofwan tak seharusnya dituntut kurungan penjara oleh JPU. Alasannya, dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi melainkan operasional pesantren. 

Kemudian JPU menanggapi pledoi itu secara tertulis dan disampaikan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bangko, Rabu (9/2/2022).

JPU yang diwakilkan Julfadli menegaskan bahwa Replik yang disampaikan tersebut berpegang teguh pada tuntutan yang disampaikan sebelumnya. Bahwa terdakwa Sofwan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 724 KUPidana.

Hal itu disebutkannya setelah mempelajari dengan seksama materi pokok pembelaan tim peasebat hukum terdakwa.

Baca juga: Sidang Dugaan Penggelapan Dana Santri Al-Munawaroh Merangin: Sofwan Mengelak, JPU Akan Buktikan

Maka pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut dirangkum ke dalam sistimatika.

Sehingga poin satu sampai dengan empat, pada dasarnya penuntut umum mengatakan tidak perlu lagi menjelaskan dan menanggapi. Sebab semua unsur-unsur pasal yang termuat dalam Pasal 374 KUHPidana telah diuraikan dalam surat tuntutan.

Sehingga atas pembelaan penasehat hukum yang membantah mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi itu ditanggapi secara tegas bahwa apabila penasehat hukum terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan cermat.

"Semua unsur didalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas dan lengkap oleh penuntut Umum didalam surat tuntutan dan juga didalam fakta persidangan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tidak melakukan eksespsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved