Breaking News:

Pansus DPRD Provinsi Jambi Bahas BOT HGB WTC Jambi

Pansus DPRD Provinsi Jambi kembali melaksanakan rapat terkait dengan Aset Bangun Guna Serah atau biasa disebut BOT (Build Operate Transfer) WTC Jambi

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
tribunjambi/monang widyoko
DPRD PRovinsi Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pansus DPRD Provinsi Jambi kembali melaksanakan rapat terkait dengan Aset Bangun Guna Serah atau biasa disebut BOT (Build Operate Transfer) bersama dengan pihak WTC Jambi, Sabtu (15/1/2022).

Pada kesempatan ini rapat dipimpin oleh Bustami Yahya, dengan anggota Akmaluddin, Rusli Kamal Siregar, Juwanda, Akmaluddin, Rusdi, Maimaznah, Nur tri Kadarini.

Sementara itu, dalam kesempatan ini dari pihak PT. Simoa Putra Prayuda (SPP) diwakili oleh Abdul Jabar selaku juru bicara.

Pada kesempatan ini, pembahasan dilakukan mengenai kesesuaian Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh WTC mengingat WTC tersebut berdiri di bantaran Sungai Batanghari.

Terhadap hal ini, Bustami menyebut bahwa Pansus ini dibentuk untuk betul-betul melihat bagaimana permasalahan yang ada di WTC Jambi.

Ia menyebut bahwa dalam pansus ini juga turut membahas dari awal adanya perjanjian yang terjadi hingga berdirinya bangunan Ruko, Ramayana, WTC, Wiltop hingga bangunan Hypermart.

"Jadi ada pelepasan hak, dimana yang dimaksud pelepasan hak tanah pemerintah itu adalah tanah dari bekas pelindo kemudian dialihkan jadi HPL (hak pengelolaan) pemerintah provinsi jambi," ungkapnya.

"Kemudian diatas hpl itu dibangun ruko tetapi kemudian terlebih dahulu mendapat persetujuan pelepasan hal terhadap bangunan-bangunan itu lebih kurang seluas 8000 meteran dan sisanya itu untuk fasilitas umum dan perjanjian ini dilakukan sebelum BOT," terangnya.

Ia menyebut bahwa berdasarkan penjelasan dalam rapat Pansus, diketahui bahwa ada toko-toko yang berada di HPL nomor 11 yang kini sudah menjadi hak perorangan.
Sementara yang masuk dalam perjanjian BOT adalah sebagian dari HPL nomor 11 dan 12.

"Terhadap hak yang mendapatkan persetujuan perlepasan dari dprd dan pemerintahan itu adalah terhadap hal ruko di samping mall itu lah yang di jual dan pemprov diberikan sesuai ganti rugi dalam perjanjian," sebutnya

"Nah dalam rapat tadi disebutkan bahwa perorangan tadi mendapatkan SHM itu dengan jangka waktu. Selama kita ketahui bahwa SHM itu ya tidak ada jangka waktu. Kita sayangkan tidak ada BPN hari ini," tuturnya.

Adapun kini yang menjadi titik awal yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah memperjelas batas-batas HGB yang ada di HPL nomor 11 dan 12.

Karena menurutnya, jika kemungkinan ada pembanguan diluar HGB itu ada perhitungan yang menjadi PAD Pemprov.

"Kita sekarang minta ke BPN untuk melakukan pengukuran terhadap HGB yang dibangun berdasarkan perjanjian BOT. Karena kenapa HGB ini dibangun di HPL, luasnya lebih kurang dari pada luas HPL," ungkapnya.

"Kalo ada misalnya keluar dari HGB kan ini harus ada perhitungan ulang," pungkasnya.

Baca juga: Disdik Dianggap Tak Serius Selesaikan Kasus SMAN 8 Kota Jambi, Ini Kata DPRD Provinsi Jambi

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Jambi Minta Pemprov Cek Soal Investor Jalur Truk Batu Bara

Baca juga: Jambi Tempo Dulu di DPRD Provinsi Jambi, Arsip Sejarah Jambi Dipajang di Lobi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved